Senin, 15 Juni 2015

RAMADHAN BULAN EDUKASI

Setiap sebulan sekali dalam satu tahun, umat Islam di seluruh dunia diwajibkan berpuasa sebulan penuh, selama Ramadhan. Sebagian dari mereka ada yang hanya menahan lapar dan haus, hanya bersantai dan tertidur saja hingga tiba waktu berbuka. Namun ada juga sebagian yang lain tetap semangat menggiatkan diri beribadah, menambah rakaat shalat sunat (Rawatib dan Tarawih), bertadarus Al-Qur’an, giat belajar dan bekerja, serta berbagi rezeki terhadap saudaranya yang membutuhkan. Malah mungkin, kegiatan yang dijalankan di bulan suci Ramadhan 1436 H ini lebih giat dibandingkan dengan bulan-bulan lain dan Ramdhan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya esensi bulan Suci Ramadhan telah termaktub dalam kitab suci Al-Qur’an (Al-Baqarah, ayat 183-184), bahwa Allah Swt, memerintahkan hambanya untuk berpuasa guna menjadi manusia yang bertaqwa, dengan ikhlas mentaati perintah-Nya dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-Nya. Kemudian di bulan ini, pahala pun dilipat gandakan, dan segala hidayah bagai taburan bintang di malam hari. Bagi siapa yang teguh dan khusyu melewati bulan ini dengan aktivitas yang bermanfaat, maka kelak ia akan menerima kemuliaan pada bulan-bulan berikutnya. Rasulullah Muhammad Saw selalu meningkatkan ibadahnya dan semakin teguh dalam mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru negeri. Puasa merupakan suatu bentuk ibadah yang menjadi kewajiban di bulan Ramadhan. Semua umat Islam menahan lapar dan haus di siang hari, tidak berhubungan suami-istri, dan menahan amarah hingga waktu berbuka. Semua itu dilakukan agar puasa yang dijalankan dapat bernilai kebajikan sehingga tidak menodai kemurnian dan nilai-nilai luhur puasa. Dari puasa ini, sesungguhnya Allah Swt mendidik hamba-hambanya disebut sebagai bulan edukasi, diantaranya untuk dapat menahan hawa nafsu, syahwat, dan pikiran keruh sehingga tercipta manusia yang berakhlak mulia (akhlaqul qarimah). Ramadhan merupakan bulan edukasi, di bulan ini mendidik hati untuk selalu dekat kepada Allah Swt, selalu berdzikir mengingatnya, mentaati perintah-Nya, dan mengunci nafsu dari perbuatan yang lalai terhadap-Nya. Selama sebulan, umat Islam dibina untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan hati, akal, dan nafsu-Nya. Layaknya sebuah sekolah, bulan Ramadhan merupakan bulan pendidikan. Kita dididik untuk mengendalikan diri, berkorban, beribadah semata-mata hanya untuk Allah Ta’ala. Lebih dari itu, dalam hadist Qudshi, Allah merahasiakan pahala dari Ramadhan ini, mulai 10-1.000, bahkan 1.000.000 kebaikan jika memang hamba-Nya bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa. Apabila memaksimalkan diri untuk semakin giat beribadah, memperdalam ilmu agama, dan terus mengurung nafsu dalam kotak ketaqwaan selama bulan pendidikan ini, maka pasti akan meraih kemenangan yang hakiki. Kita akan naik kelas, semakin mulia di mata Allah dan semakin luhur di hadapaan manusia. Semoga kita tidak menyia-nyiakan kemuliaan Ramadhan sebulan ini, kita belajar mendidik diri kita, meningkatkan keataqwaan dan kesungguhan beriabadah selama Ramadhan agar menjadi insan bertaqwa (mutaqin), manusia yang terdidik, dan manusia yang mulia di sisi Allah Swt. Menghadapi bulan Ramadhan harus bergembira, hal ini disebabkan karena, pertama, Ramadhan merupakan bulan penggugur dosa, Rasulullah Saw bersabda dengan lisannya yang mulia: ‘’Shalat lima waktu, shalat Juma’at sampai ke shalat Juma’at berikutnya, puasa Ramadhan ke puasa Ramdhan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan’’. (H.R. Muslim). Hadirnya Ramadhan sungguh menjadikan momentum bagi kita untuk membersihkan diri dari segala noda, dosa dan kemaksiatan yang tidak kita sadari. Ibarat pakaian yang sehari-hari kita pakai, meskipun tidak terkena lumpur atau kotoran yang jelas, tetap saja kita harus mencucinya karen ada debu yang melekat erat padanya. Begitupun diri kita, sekalipun kita kita menjalani dosa besar, namun tentu saja kita sadari terkadang ada hal yang kita lakukan menyebabkan noda kecil dalam hati kita, bisa jadi melalui lisan, pandangan, atau bahkan anggota badan kita. Inilah yang menjadi kegembiraan tibanya bulan Ramadhan, karena mendapat kesempatan untuk menyucikan diri dari kita. Maka marilah kita menjalankan ibadah syaum dengan penuh iman dan pengharapan, serta memperbanyak istighfar, agar Ramadhan ini menjadi bulan pengampunan. Kedua, Ramadhan merupakan bulan musim kebaikan, dimana kita menjalankan ibadah syaum dengan penuh semangat, berbondong-bondong dan sungguih-sungguh terasa lebih ringan. Inilah yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah Saw, tentang Ramadhan sebagai musim kebaikan yang menakjubkan: ‘’Bulan dimana dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, syetan-syetan dibelenggu. Dan berserulah malaikat: wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari kejahatan, berhentilah, demikian sampai berakhirnya Ramadhan’’. (H.R. Ahmad). Inilah yang menjadikan kegembiraan tibanya bulan suci Ramadhan, karena kebaikan begitu mudah dilakukan. Bersama-sama kita lihat di masjid, mushola, bahkan di rumah-rumah kita, bagaimana Ramadhan menyinari kita dengan banyak amal dan kegiatan, mulai pagi hari hingga malam, melaksanakan amal kebaikan yang begitu beragam. Ketiga, Ramdhan ukhuwah meningkat. Hari-hari dipenuhi dengan banyak pertemuan antar jamah masjid, dari mulai sholat tarawih berjamaah, tadarusan selepas tarawih, hingga shalat shubuh berjamaah. Kaum muslimin berkumpul setiap harinya dan merasakan keindahan ukhuwah yang luar biasa dan menemukan keharmonisan di dalam keluarga maupun masyarakat. Bulan Ramadhan disebut bulan edukasi seperti dijelaskan oleh Dr Raghib As-Sirjani (2014), yakni: Mendidik kaum muslimin untuk memenuhi perintah-Nya secara totalitas; mendidik kaum muslimin agar menundukkan syahwatnya; mendidik untuk mengendalikan hawa nafsu dan menahan amarahnya; mendidik senang berinfak; mendidik memiliki rasa persatuan, persaudaraan dan kasih sayang; mendidik merasakan penderitaan dan kesulitan orang lain; mendidik ketakwaan dalam hati kaum muslimin. Tujuan yang ingin dicapai dari ibadah puasa adalah membentuk pribadi yang mampu menghadirkan Allah Swt dalam setiap aktivitas dan perilakunya, maka orang tersebut akan senantiasa terbimbing dari perbuatan yang dilarangnya. Setelah sebulan penuh dididik Ramadhan, ilmupun didapat, maka langkah selanjutnya adalah mengamalkan ilmunya demi kebaikan diri, keluarga dan orang lain. *** Semoga ***.

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN CIVIC EDUCATION

Abstak Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untu mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembelajaran Civic Education, guru dituntut mengembangkan proses pembelajaran yang menarik, menyenangkan, menantang, dan membentuk peserta didik untuk mampu berpikir kritis dan konstruktif. Guru PKn harus mampu menyajikan materi pembelajaran secara kontekstual, mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi nyata di lapangan, mengatikan teori dengan praktek, antara harapan dan kenyataan, mengidentifikasi masalah yang terjadi, dan mendorong peserta didik untuk memunculkan alternatif pemecahan masalah. Kata kunci: Kurikulum, pembelajaran dan Civic Education. I. Pendahuluan Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (19) kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berperadaban dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia yang memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif. Salah satu langkah dalam penyusunan Kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKn menjadi PPKn yang meliputi: Pertama, mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kedua, menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan. Ketiga, mengorganisasikan SK-KD dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD NRI Tahun 1945; nilai dan semangat Bhineka Tunggal Ika, serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi: pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan kompetensi kewarganegaraan. Kelima, mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas dan baim secara utuh. Keenam, mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn. II. Pembahasan A. Struktur Kurikulum Civic Education Dalam pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara imperatif digariskan bahwa: ‘’Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab’’. Karena itu idealisme pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis merupakan misi suci (mission sacre) dari pendidikan kewarganegaraan. Secara khusus, seperti dapat dicermati pada Penjelasan Pasa 37 ayat (1) ‘’Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air’’. Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Semua imperatif atau keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru kita terhadap pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan paksis pendidikan yang utuh pada gilirannya dapat menumbuhkan ‘’civic intelligence’’ dan ‘’civic participation’’ serta ‘’civic responsibility’’ sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia. (Idris Affandi dalam http://www.lpmpjabar.go.id). Secara historis epistemologis dan pedagogis, pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran Civics dalam Kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K: 1962). Pada saat itu, mata pelajaran Civics atau Kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (Somantri, 1967:7). Istilah Civics tersebut secara formal tidak dijumpai dalam Kurikulum 1957 maupun dalam Kurikulum 1946. Namun secara materil dalam Kurikulum SMP dan SMA 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam Kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan. Kemudian dalam Kurikulum 1968 dan 1969 istilah Civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar pakai (interchangeably). Misalnya dalam Kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang dipakai sebagai mana mata pelajaran, yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civics (diterjemahkan sebagai pengetahuan kewargaan negara). Dalam Kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945. Sedangkan dalam Kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945. Sementara itu dalam Kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan hak asasi manusia (Dept. P&K: 1969). Selain itu, dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), digunakan beberapa istilah, yakni Pendidikan Kewargaan Negara, Studi Sosial, Civics dan Hukum. Untuk SD 8 tahun pada PPSP digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang merupakan mata pelajaran IPS terpadu dan mirip dengan integrated social studies di Amerika. Di situ istilah pendidikan kewargaan negara kelihatannya diartikan sama dengan pendidikan IPS. Di sekolah menengah 4 tahun digunakan istilah studi sosial sebagai pengajaran IPS yang terpadu untuk semua kelas dan pengajaran IPS yang terpisah-pisah dalam bentuk pengajaran geografi, sejarah dan ekonomi sebagai program major pada jurusan IPS. Selain itu juga terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara sebagai mata pelajaran inti yang harus ditempuh oleh semua siswa. Sedangkan mata pelajaran Civics dan Hukum diberikan sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS (PPSP IKIP Bandung; 1973a). Selanjutnya dalam Kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Mata pelajaran PMP ini harus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975 (Depdikbud: 1976). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39), Kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau spiral of concept development (Taba, 1967). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas. Sesuai dengan ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN Pendidikan Pancasila mencakup pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4),Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Dari situ dapat dilihat bahwa Pendidikan Pancasila memiliki dimensi pendidikan ideologi, pendidikan nilai dan moral, dan pendidikan kejuangan. Bila dianalisis denga cermat, ternyata baik istilah yang dipakai maupun rumusan misi dan organisasi isi mata pelajaran Civics atau Pengetahuan Kewargaan Negara, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di dalam dunia persekolahan yang berkembang selama hampir empat dasawarsa (1960-an s.d. awal 2000-an) menunjukkan telah terjadinya inkonsistensi pemikiran yang secara mendasar yang mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual, dan ternyata hal itu berdampak pada terjadinya krisis konseptual dan operasional pedagogis. Menurut Winataputra dan Budimansyah (2007:158), hal tersebut tidak usah merasa aneh, karena keadaan seperti ini mirip juga dengan situasi yang pernah dialami di Amerika Serikat, dimana ‘’Civics, Civic/Citizenship Education, Social Studies/Social Science Education’’ sejak kelahirannya tahun 1880-an sampai dengan terbitnya dokumen akademis NCSS (1994) ‘’Curriculum Standards for Social Studies: Expectation of Excellence’’. Namun demikian mereka kini telah berhasil mengatasi krisis konseptual dan kurikuler. Setidaknya mereka kini telah mencapai suatu konsensus akademis dan programatik yang pada gilirannya akan memandu terjadinya proses kurikulum yang lebih koheren. Bagi Indonesia konsensus serupa sangatlah penting dan didambakan untuk mendapatkan paradigma yang cocok mengenai pendidikan bidang sosial di sekolah. Namun sampai dengan saat ini rasanya belum juga tercapai. Sampai dengan diberlakukannya kurikulum persekolahan tahun 1994, terdapat tiga jenis pendidikan bidang sosial yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diwajibkan untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai bendera dari kelompok mata pelajaran ilmu bumi, sejarah nasional, dan sejarah umum pada jenjang pendidikan dasar; dan mata pelajaran sosial yang berdiri sendiri secara terpisah seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan tata negara di sekolah menengah. Hakikat dari PPKn adalah kesadaran sebagai warganegara (civic literacy), komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (civic engagement), kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara (civic skill and participation), penalaran kewarganegaraan (civic knowledge), dan partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (civic participation and civic responsibility). Nama PPKn sebenarnya bukan hal yang baru pada kurikulum pendidikan nasional. Pada Kurikulum 1994 nama PPKn juga muncul, kemudian pada Kurikulum 2006 ‘’hilang’’, dan pada Kurikulum 2013 Pancasila dimunculkan kembali. Pada Kurikulum 2006 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan pada Kurikulum 2013 Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Ruang lingkup kurikulum atau substansi utama perubahan PKn menjadi PPKn. Kurikulum PKn 2006 meliputi: persatuan dan kesatuan bangsa; norma, hukum dan peraturan; hak asasi manusia; kebutuhan warga negara; konstitusi negara; kekuasaan dan politik; Pancasila; dan globalisasi. Sedangkan Kurikulum PPKn 2013 meliputi: Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa; UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Bhineka Tunggal Ika sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia. B. Pembelajaran Civic Education Menurut Branson (1999:7) tujuan Civic Education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Tujuan pembelajaran PKn menurut Depdiknas (2006:49) adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut: a. Berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk membentuk diri bedasarkan karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain. d. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan PKn yang dikemukakan oleh Djahiri (1994/1995:10) adalah, pertama, secara umum tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional yaitu: ‘’Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasysrakatan dan kebangsaan.’’ Kedua, secara khusus tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Sapriya (2001) tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warganegara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warganegara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partispasi yang efektif dan bertanggung jawab itupun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung keberfungsiannya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat. Tujuan umum pembelajaran PKn ialah mendidik warganegara agar menjadi warganegara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warganegara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis …, Pancasilais sejati (Somantri, 2001:279). Fungsi mata pelajaran PKn adalah sebagai wahana untuk membentuk warganegara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan agar setiap warganegara menjadi warganegara yang baik (to be good citizens), yakni warganegara yang memiliki kecerdasan (civic intelliegence) baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civics responsibility), dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. III. Kesimpulan a. Perkembangan Civics dan Civic Education di Indonesia terjadi pada tahun: pertama, Kewarganegaraan (1957) membahas cara memperoleh dan kehilangan kewargaan negara. Kedua, Civics (1962) tampil dalam bentuk indoktrinasi politik. Ketiga, Pendidikan Kewargaan Negara (1968) sebagai unsur dari pendidikan kewargaan negara yang bernuansa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Keempat, Pendidikan Kewargaan Negara (1969) tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS. Kelima, Pendidikan Kewargaan Negara (1973) yang diidentikkan dengan pengajaran IPS. Keenam, Pendidikan Moral Pancasila (1975 dan 1984) tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan P4. Ketujuh, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994) sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila dan P4. Kedelepan, PKn (2006) yang meliputi persatuan dan kesatuan bangsa; norma, hukum dan peraturan; hak asasi manusia; kebutuhan warga negara; konstitusi negara; kekuasaan dan politik; Pancasila; dan globalisasi. Kesembilan, PPKn (2013) yang meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa; UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Bhineka Tunggal Ika sebagai wujud keberagaman kehiduoan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia. b. Ruang lingkup Civic Education meliputi seluruh program dari sekolah; Civic Education meliputi berbagai macam kegiatan belajar mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan tingkah laku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis; dalam Civic Education termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat obyektif hidup bernegara. c. Melalui Pembelajaran PKn siswa diharapkan, pertama, memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi dan pandangan hidup Negara Republik Indonesia. Kedua, melek konstitusi (UUD NRI 1945) dan hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Ketiga, menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir di atas. Keempat, mengamalkan dan membakukan hal-hal di atas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar. DAFTAR PUSTAKA Affandi, Idris. 2013. Kurikulum PPKn 2013. Dalam http://www.lpmpjabar.go.id. Branson. 1999. Belajar Civic Education. Jakarta: Rineka Cipta. Departemen P&K. 1962. Kurikulum Sekolah Dasar. Jakarta. Departemen P&K. 1969. Pedoman Kerja Sekolah Pendidikan Guru. Jakarta. Departemen P&K. 1976. Kurikulum Sekolah Menengah Atas 1975: Buku I Ketentuan Pokok. Jakarta: Balai Pustaka. Djahiri. A. Kosasih. 1994/1995. Dasar Umum Metodologi Pengajaran Pendidikan Nilai, Moral. Bandung: LAB PPKn IKIP. PPSP IKIP Bandung. 1973a. Program Kurikulum Studi Sosial Sekolah Dasar Pembangunan. Bandung. Sapriya. 2001. Ontologi Pendidikan Keawarganegaraan dan Perannya dalam Pembangunan Karakter Pribadi dan Kebangsaan Indonesia. Dalam Budimansyah, D & Komalasari, K. (Eds). 2011. Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa Penghargaan dan Kehormatan 70 tahun Prof. Dr. H. Endang Somantri, M.Ed. (hlm. 136-150). Bandung: Widya Aksara Press. Somantri, N. 1967. Pelajaran Kewargaan Negara di Sekolah. Bandung: IKIP Bandung. Somantri, N. 2001. Community Civic Education: Basic Concept and Esensial Elements. Bandung: Center for Indonesian Civic Education (CICED). Taba, Hilda. 1967. The Process of Education. Dalam www.got.blogger.com. Winataputra, Udin dan Dasim Budimansyah. 2007. Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas. Bumi Siliwangi: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

REVITALISASI PENCASILA

Revitalisasi Pancasila merupakan usaha mengembangkan Pancasila kepada subjeknya yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan. Untuk merevitalisasi, maka Pancasila perlu diajarkan dalam kaitannya dengan pembuatan atau evaluasi atas kebijakan pubik selain dibicarakan sebagai dasar negara (way of life). Pancasila dapat dihidupkan kembali sebagai nilai-nilai dasar yang memberi orientasi dalam pembuatan kebijakan publik. Pancasila adalah solusi alternatif bagi terwujudnya Negara Kesatuan Indonesia, yang telah teruji semenjak masa kemerdakaan sampai dengan masa reformasi. Mesipun dalam perjalannya banyak menempuh berbagai cobaan, baik datang secara internal maupun eksternal. Pancasila adalah ideologi yang tidak ada bandingannya untuk bangsa Indonesia karena Pancasila adalah alat pemersatu bagi seluruh komponen yang berbeda, sehingga setiap upaya untuk menggantinya selalu akan berhadapan dengan seluruh kekuatan bangsa dan negara Indonesia secara menyeluruh. Merevitalisasi Pancasila adalah sebuah keniscayaan mutlak ketika kondisi bangsa semakin jauh dari keadilan sosial, kemakmuran, kemajuan dan sebagainya. Upaya revitalisasi Pancasila dapat diwujudkan oleh individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat, pemerintah maupun lembaga negara (suprastruktur politik). Reaktualisasi pada individu berbentuk cara berpikirnya, cara merasakan sesuatu, reaksinya atas sesuatu hal, dan dorongan melakukan sesuatu. Pada kelompok masyarakat atau organisasi berbentuk alasan dan sifat dari pengelompokkan serta tindak tanduk dari organisasi itu. Dalam tatanan pemerintahan, reaktulisasi Pancasila dapat dilakukan melalui produk undang-undang atau kebijakan negara yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai wacana akademik. Sebagai sebuah negara dengan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, kehadiran ideologi sangat penting untuk memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap perilaku dan hubungan sosial dalam masyarakat; sebagai dasar atau acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok atau masyarakat; dan memberikan motivasi bagi para individu mengenai pola-pola tindakan yang pasti dan harus dilakukan sebagai warga negara. Berkaitan dengan hal itu, pendiri republik ini (The founding fathers) merumuskannya dalam bentuk ideologi Pancasila. Dengan demikian maka Pancasila merupakan suatu keyakinan dan cita-cita yang dianut oleh bangsa Indonesia yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat maupun bernegara. Menurut Asykuri Ibn Chamim, dkk (2003), bahwa fungsi Pancasila sebagai ideologi mencakup tiga hal utama. Pertama, Pancasila dapat memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap perilaku dan hubungan sosial dalam masyarakat. Kedua, Pancasila merupakan dasar atau acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Ketiga, Pancasila dapat mmberikan motivasi untuk bertindak secara individual. Atau secara ringkas dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakana salah satu unsur pengikat atau pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi berperan besar dalam menjaga integritas nasional. Agar dapat berfungsi sepenuhnya sebagai ideologi, Pancasila harus pula mencerminkan tiga dimensi ideologi, maka revitalisasi yang dapat dilakukan antara lain, pertama Pancasila benar-benar mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila dirumuskan dengan cara mengagregasikan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam ajaran agama dan kebudayaana bangsa. Kedua, kualitas idealisme yang terkandung di dalam Pancasila mampu menggugah harapan, dan memeberikan optimisme dan motivasi kepada bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila harus memiliki sifat fleksibel, luwes dan terbuka bagi interpretasi baru, hingga tetap aktual dan fungsional dalaam mengantisipasi setiap tuntutan zaman, tanpa hanyut dan tenggelam dalam arus perubahan yang tidak terarah. Revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara, mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan utuh dengan pembukaan UUD 1945, di eksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya, pertama, realitas bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan sebagai kondisi cerminan kondisi obyektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat sein im sollen dan sollen im sein. Kedua, idelitas bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai ‘’kata kerja’’ untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan yang prospektif menuju hari esok lebih baik. Ketiga, fleksibilitas bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan mandeg dalam kebekuan dogmatis dan normatif, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang berkembang. Dengan demikian tanpa kehilangan nilai hakikatnya, Pancasila menjadi tetap aktual, relevan serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan jiwa dan semangat ‘’Bhineka tunggal ika’’. Revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara harus diarahkan pada pembinaan moral, sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dan arah dalam upaya mengatasi kiris dana disintegrasi. Moralitas juga memerlukan hukum karena keduanya terdapat korelasi. Moralitas yang tidaka didukung oleh hukum kondusif akan terjadi penyimpangan, sebaliknya, katentuan hukum disusun tanpa alasan moral akan melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Melalui revitalisasi inilah Pancasila dikembangkan dalam semangat demokrasi yang secara konsensual akan dapat mengembangkan nilai praksisnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang pluralistik. Selain itu melestarikan dan mengembangkan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana telah dirintis dan ditradisikan oleh para pendahulu kita semenjak tahun 1908, merupakan suatu kewajiban etis dan moral yang perlu diyakinkan kepada para generasi muda sekarang. *** Semoga ***.

Minggu, 24 Mei 2015

PERAN LPTK DALAM ERA GLOBALISASI

Pendidikan berperan sebagai penghubung dua sisi pendidikan, yakni pendidikan formal dan informal. Juga diartikan sebagai proses sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dengan demikian pendidikan merupakan usaha sadar yang ditujukan untuk menamkan kepekaan individu terhadap nilai sosial, pengetahuan, keterampilan dan nilai moral yang ada dalam masyarakat. Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) ditugaskan untuk menyiapkan calon guru Indonesia. Guru yang dapat mendidik dan mengajar dengan baik, untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Masyarakat menginginkan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang siap kerja maupun siap melakukan studi lanjutan. Persekolahan kita harus mampu berdiri sejajar dengan sekolah di negara manapun. Para orangtua ingin menyekolahkan anak mereka di sekolah yang dapat dipercaya dan berkualitas baik. Sekolah yang baik yakni sekolah yang diasuh oleh para guru yang berkualitas dan didukung dengan sarana dan prasarana yang baik serta lingkungan pendidikan yang menyenangkan. Penyediaan guru sekolah adalah menjadi tugas utama dari LPTK. Untuk menghasilkan guru yang berkualitas, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar proses pendidikan calon guru berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang dipersyaratkan (Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Seleksi terhadap calon guru dilakukan secara selektif untuk menghasilkan calon guru yang kualitasnya baik. Sarana dan prasarana belajar di LPTK harus memenuhi standar minimal pendidikan calon guru. Didukung dengan kecukupan dosen yang bermutu, yang mampu menerjemahkan dan melaksanakan kurikulum perkuliahan dengan baik, serta dukungan masyarakat dan semua unsur yang terkait dengan proses penyiapan guru. Di masa lalu sebenarnya kita pernah memiliki lembaga pendidikaan guru yang sangat memadai yakni pendidikan guru berasrama (sekarang sedang dirintis pula melalui Pendidikan Profesi Guru Prajabatan). Semua calon guru diasramakan. Pembelajaran calon guru tidak hanya di kelas, tetapi juga di luar kelas. Selama di asrama, calon guru belajar penguatan soft skill, seperti budi pekerti, sopan santun, cara bersikap, cara berbicara, cara saling menghormati, latihan mengajar intensif antar teman, melatih cara hidup mandiri, cara mengelola dan mengatur organisasi, latihan kepemimpinan, dan masih banyak lagi yang dilatihkan di asrama. Jadi pendidikan guru yang diharapkan menghasilkan guru yang baik, membutuhkan biaya yang besar. Di sinilah dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah(Menristek dan Pendidikan Tinggi/Mendikbud) dan masyarakat, karena membutuhkan biaya yang besar. Lulusan LPTK yang akan menjadi guru harus menguasai ketiga komponen trilogi profesi yang menurut Prayitno (2007), komponen dasar keilmuan, komponen substansi profesi, dan komponen praktek profesi. Komponen dasar keilmuan yaitu substansi bidang ilmu yang akan menjadi mata ajar yang dibina selama menjadi guru mata pelajaran. Keilmuan tersebut harus dikuasai dengan baik oleh setiap calon guru. Tidak ada tawar menawar. Calon guru yang tidak menguasai bidang keilmuannya secara baik, seharusnya tidak lolos menjadi calon guru, karena hal ini hanya akan merugikan LPTK tersebut. Komponen kedua yakni substansi profesi yaitu ilmu keguruan yang antara lain berisi pedagogi, didaktik dan metodik khususnya mengajar, psikologi perkembangan dan sebagainya. Setiap calon guru harus menguasai keilmuan ini, agar dapat memberikan pelayanan mengajar dengan baik. Komponen praktik profesi yaitu berkaitan dengan performan mengajar di depan kelas. Para calon guru harus mengalami banyak praktik mengajar di kelas sebelum benar-benar menjadi guru di kelas. Kemampuan seperti ini dapat dilatihkan secara optimal apabila pendidikan guru ini dapat diasramakan. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005, guru harus memenuhi empat kompetensi untuk memenuhi syarat sebagai guru profesional, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional atau penguasaan bidang ajar. Tantangan utama era globalisasi adalah daya saing dan keunggulan yang kompetitif di semua sektor, baik pendidikan, industri maupun jasa yang muaranya adalah mengandalkan kemampuan SDM, teknologi dan manajemen. Dari ketiga hal tersebut kemampuan SDM sangat menentukan. Oleh karenanya pendidikan mempunyai posisi strategis dalam pengembangan SDM, termasuk di dalamnya adalah keberadaan LPTK yang unggul dan berkualitas. Berdasarkan hasil Survei OECD tahun 2014 menunjukkan Asia peringkat tertinggi sekolah global, Indonesia nomor 69 dari 76 negara yang disurvei. Bahkan organisasi kerjasama dan pembangunan OECD mengatakan perbandingan itu diambil berdasarkan hasil tes di 76 negara serta menunjukkan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menempatkan peringkat pertama Singapura, Hongkong , Korea Selatan, Jepang, Taiwan. Usaha untuk meningkatkan mutu LPTK dalam era globalisasi, minimal ada tiga hal yang perlu dilaksanakan, yaitu: Pertama program LPTK harus menghasilkan guru sebagai seorang sintis plus. Kedua, antara teori dan praktek terdapat simbiose. Ketiga, guru adalah seorang profesional yang harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. *** Semoga ***.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GURU DI INDONESIA

Di era profesionalisme guru, kapabilitas guru menjadi ranah yang harus berkembang secara kontinyu. Butuh kesadaran, kemauan dan tekad setiap insan pendidik untuk senantiasa mengembangkan profesionalismenya. Tanpa ada upaya pengembangan diri secara kontinyu maka pentasbihan sebagai guru profesional tidak memberi value added (nilai tambah) bagi dirinya, organisasi profesinya, dan tentu berakhir pada kualitas pendidikan nasional Indonesia. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya. PKB dilaksanakan dalam upaya mewujudkan guru yang profesional, bermartabat dan sejahtera; sehingga guru dapat berpartisipasi aktif untuk membentuk insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan daan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Secara umum keberadaan PKB bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah yang berimbas pada peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, tujuan PKB seperti dijelaskan oleh Dian Mahsunah, dkk. (2012) adalah, pertama meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Kedua, memutakhirkan komptensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik dalam memenuhi tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni di masa mendatang. Ketiga, mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Keempat, menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru, dan kelima, meningkatkan citra, harkat dan martabat profesi guru di masyarakat. Untuk melaksanakan PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) dapat ditempuh dengan banyak cara, antara lain melalui mentoring guru, peer teaching, meningkatkan keterampilan menulis, dan mengikuti seminar atau kegiatan ilmiah lainnya. Secara khusus teknik dan kita pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara pengembangan diri (diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru), publikasi ilmiah (presentasi pada forum ilmiah, publikasi ilmiah, publikasi buku) dan menciptakan karya inovatif (menemukan teknologi tepat guna, menciptakan karya seni, membuat alat pelajaran, mengikuti pengembangan soal dan sejenisnya). Sesuai dengan amanat Konstitusi Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea IV bahwa, kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, … Keterkaitan dengan hal tersebut, maka kebijakan umum pembinaan dan pengembangan guru di Indonesia diawali dengan pascalahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diikuti dengan beberapa produk hukum yang menjadi dasar implementasi kebijakan. Di dalam UU ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Profesionalisme guru sudah menjadi tuntutan masyarakat dunia. Pekerjaan guru tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan biasa tetapi sudah menjadi pekerjaan profesional. Maka profesionalisme diharapkan dapat menjadi bagian dari kepribadian guru sehingga ia dapat mengembangkan diri sendiri secara otonom. Adapaun motivasinya bukan dari orang lain tetapi berasal dari dalam jiwa seorang guru. Pembinaan dan Pengembangan profesi guru dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahap untuk mewujudkan guru profesional yaitu, pertama penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Kedua, induksi guru pemula berbasis sekolah. Ketiga, profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, dan keempat, profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Arah dan pengembangan profesi dan karir daripada lingkup profesi guru meliputi: Guru (guru mata pelajaran, guru kelas dan guru BK/BP), guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan guru dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan guru (profesional, bermartabat, dan sejahtera) meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, kualifikasi, kompetensi, kinerja, kenaikan pangkat, karir, PKBG, harlindungan dan tunjangan. Kedua, rekruitmen, distribusi jumlah dan kualitas. Ketiga, rekonstruksi pendidikan akademik dan profesi guru. Keempat, standar dan pola rekruitmen mahasiswa calon guru (demand driven), intelektual, minat bakat dan sikap.

Selasa, 24 Februari 2015

MENYOAL SERTIFIKASI GURU

Kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru. Hal ini dikarenakan guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan, khususnya dalam membangun dan meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Hal tersebut dilakukan salah satunya melalui sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional. Sertifkasi guru memiliki dasar hukum yang kuat dan senafas dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disyahkan pada tanggal 30 Desember 2005. Yakni dalam Pasal 8 berbunyi: Guru wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah Pasal 11 ayat (1) menyebutkan, bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Tujuan dari sertifikasi guru adalah, pertama menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Ketiga, meningkatkan martabat guru. Keempat, meningkatkan profesionalitas guru. Adapun manfaat sertifikasi guru adalah, pertama, melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. Kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak bekualitas dan tidak profesional. Ketiga,meningkatkan kesejahteraan guru. Pada tahun 2015 ini pihak Kemdikbud telah mengadakan tes Uji Kompetensi Guru (UKG) secara online sebagai salah satu tahapan proses sertifikasi guru tahun 2015. Tercatat ada sekitar 700.000 guru yang menjadi peserta definitif UKG pada tahun 2015. Tahapan proses sertifikasi guru ini dilakukan untuk pemetaan kompetensi, sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (continuing professional development) serta sebagai bagian dari proses penilaian kinerja untuk mendapatkan gambaran yang utuh terhadap pelaksanaan semua standar kompetensi. Seluruh peserta calon bersaing dengan cerdas supaya dapat masuk dalam program sertifikasi guru 2015 dan lolos untuk mengikuti PPGJ (Program Profesi Guru dalam Jabatan), dikarenakan kuota sertifikasi guru 2015 nasional terbilang sangat terbatas, yakni hanya 350.000 guru di seluruh Indonesia. Jika dilihat dari jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah sekitar 350.000, maka dapat diartikan hampir separuh peserta UKG dipastikan bakal gugur. Namun kuota tahun 2015 lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya dipatok 250.000 guru.. Dafat nama calon peserta sertifikasi guru 2015 dapat dilihat pada laman http://sergur.kemdiknas.go.id. RPL (Rekognisi Pengalaman Lampau). Istilah ini cukup asing di telinga kita. Istilah ini muncul berkaitan dengan proses Sertifikasi Guru 2015 dimana prosesnya yang biasa dilakukan dengan format PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) menjadi PPGJ. RPL adalah suatu sistem penghargaan terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang mencerminkan pengalaman kerja dan hasil belajar yang dimiliki oleh guru sebagai pengurang beban studi yang wajib ditempuh dalam sertifikasi guru melalui PPGJ. Pengalaman kerja yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan masa bakti, kemampuan dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran, dan prestasi tertentu yang dicapai. Hasil belajar yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan kualifikasi akademik yang telah diperoleh, pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti dan prestasi akademik yang dicapai. RPL merupakan sebuah syarat yang wajib dipenuhi bagi guru yang akan melanjutkan proses sertifikasi guru pasca Uji Kompetensi Guru. Dalam hal sertifikasi guru 2015, RPL merupakan dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi. Setelah guru menerima format A1 maka guru bisa menyiapkan dokumen RPL tesebut. Dokumen RPL Sertifikasi Guru melalui PPGJ antara lain: Pertama, pengalaman pembelajaan dan pengembangan diri. Unsur yang dinilai meliputi deskripsi diri, pengalaman mengajar, pendidikan S2/S3 dan pelatihan. Kedua, analisis buku ajar sesuai dengan Kurikulum 2013/analisis program layanan BK/TIK yang meliputi analisis buku guru/siswa (Guru kelas/guru mapel) atau analisis program layanan BK/TIK (Guru BK/TIK). Ketiga, perangkat pembelajaran/layanan sesuai Kurikulum 2013 yang meliputi RPP/RPBK/RPTIK, pengembangan bahan ajar/layanan, media pembelajaran/inovasi/layanan, dan instrumen penilaian. Keempat, analisis penilaian hasil belajar/layanan bimbingan siswa sesuai Kurikulum 2013 yang meliputi dokumen analisis hasil penilaian dan dokumen penyajian hasil belajar. Kelima, pembelajaran/layanan bimbingan sesuai Kurikulum 2013 yang dibuktikan dengan rekaman video yang meliputi orisinalitas, keterlaksanaan langkah pembelajaran/layanan BK/TIK dan Pendekatan Saintifik/inovasi layanan BK/TIK. Keenam, penilaian atasan langsung yang meliputi penilaian kepala sekolah dan penilaian pengawas. Ketujuh, prestasi akademik dan/atau karya monumental yang meliputi guru berprestasi/guru teladan/pemandu/instruktur guru inti, karya tulis terpublikasi, presentasi karya ilmiah dan, penghargaan prestasi di masyarakat yang relevan. Melalui sertifikasi guru yang sudah berjalan hampir 8 (delapan) tahun. Maka profesi guru disejajarkan dengan profesi lainnya sebagai tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional guru diharapkan dapat melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, inovatif, demokratis dan berakhlak mulia serta menjadi teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal, kuat dan dapat bersaing pada alam global. Oleh karena itu, maka guru dituntut harus memiliki kompetensi pedagogigk, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. *** Semoga ***.

Minggu, 14 Desember 2014

KONTROVERSI DUALISME KURIKULUM

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 179342/MPK/KR/2014, tertanggal 5 Desember 2014, bahwa Kurikulum 2013 hanya akan diterapkan di 6.221 sekolah yang telah melaksanakan kurikulum baru ini selama tiga semester yang tersebar di 295 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Terdiri dari 2.598 Sekolah Dasar, 1.437 Sekolah Menengah Pertama, 1.165 Sekolah Menengah Atas, dan 1.021 Sekolah Menengah Kejuruan. Adapun sekolah lain harus kembali ke Kurikulum 2006. Keputusan tersebut mulai berlaku Januari 2015. Penghentian sementara pelaksanaan Kurikulum 2013 berbuah kritik. Salah satunya Moh. Nuh. Menurutnya secara substantif Kurikulum 2013 tak bermasalah, Oleh karena itu kebijakan Kementerian untuk sementara menggunakan kembali Kurikulum 2006 dianggapnya sebagai langkah mundur. Kalau ada masalah teknis, semestinya dicarikan solusi perbaikannya, bukan balik kebelakang. Soalnya secara substantif Kurikulum 2006 pun ada kekurangan dan secara teknis perlu penyiapan lagi. Perbandingan Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013. pertama struktur Kurikulum 2006 jumlah mata pelajaran SD 10, SMP 12; jumlah jam pembelajaran SD: 26-28 jam perminggu, SMP 32-34 jam per minggu. Sedangkan Kurikulum 2013, jumlah mata pelajaran berkurang, misalnya SD 6 mata pelajaran dan SMP 10 mata pelajaran; jumlah jam pembelajaran bertambah 2-6 jam perminggu karena perubahan pendekatan tematik terintegrasi. Kedua, kedudukan mata pelajaran yaitu kompetensi diturunkan dari mata pelajaran terpisah antara satu dan lainnya; tematik kelas I-III yang mengacu pada setiap mata pelajaran. Sedangkan Kurikulum 2013 kedudukan mata pelajaran, kompetensi dikembangkan menjadi mata pelajaran; semua mata pelajaran diikat dalam kompetensi inti setiap jenjang kelas; tematik integratif kelas I-VI yang mengacu pada kompetensi Ketiga, penilaian tes yang mengukur hasil. Sedangkan Kurikulum 2013 penilaian tes otentik berbasis kompetensi yang mengukur proses dan hasil. Keempat, pengembangan kurikulum yaitu Puskur sampai pada standar kompetensi dasar; satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional (silabus, pembelajaran, buku teks, penilaian). Sedangkan Kurikulum 2013 pengembangan kurikulum yaitu pusat mengembangkan kurikulum sampai pada buku teks dan pedoman guru; satuan pendidikan hanya mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kelima, proses pembelajaran yaitu ekplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Sedangkan Kurikulum 2013 proses pembelajaran mengamati, menanya, mengolah informasi, menalar, menyajikan dan mencipta; pendekatan tematik terpadu (SD, SMP) dan akomodasi minat dan bakat (SMA). Panduan Penyusunan KTSP yang disusun oleh BNSP. Ada empat komponen. Pertama, tujuan pendidikan dasar meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah kejuruan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Kedua, Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam Standar Isi, yang dikembangkan dari kelompok mata pelajaran sebagai berikut: Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; kelompok mata pelajaran estetika; kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi: mata pelajaran; muatan lokal; kegiatan pengembangan diri; pengaturan beban belajar; kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan; pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Ketiga, kalender pendidikan disesuaikan dengan satuan pendidikan dan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Standar Isi. Keempat, silabus dan rencana pelaksanaan pengajaran. Pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 diorientasikan untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi. Orientasi ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan abad ke-21. Sejumlah ciri-cirinya. Pertama, bahwa pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu bukan pembelajaran yang memberi tahu peserta didik. Dalam praktiknya pembelajaran yang demikian akan membiasakan siswa untuk beraktivitas melakukan penelitian, pengamatan, eksperimen, observasi maupun melakukan aktivitas pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Kedua, adalah komputasi, ditandai dengan digunakannya berbagai teknologi komputer, sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan secara singkat, cepat dan tepat. Ketiga, abad otomasi adalah bahwa seluruh dimensi kehidupan dapat dikendalikan secara otomatis bahkan hingga menjangkau segala pekerjaan rutin. Pembelajaran yang harus dikembangkan yang mampu membina siswa agar mampu berpikir kritis dan bukan berpikir mekanis. Keempat, adalah komunikasi, yakni bahwa informasi akan dikomunikasikan secara cepat dari mana saja, kapan saja dan kemana saja. Kurikulum 2013 hendaknya tetap dilanjutkan dengan persiapan yang lebih baik serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya seperti: Penataan sistem perbukuan; penataan LPTK di dalam penyiapan dan pengadaan guru; penataan pola pelatihan guru; memperkuat budaya sekolah melalui pengintegrasian kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler, serta penguatan peran guru bimbingan dan koseling; memperkuat NKRI melalui kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, peserta didik diharapkan mendapat porsi tambahan pendidikan karakter, baik menyangkut nilai kebangsaan, keagamaan dan toleransi dan; memperkuat integrasi pengetahuan bahasa-budaya.