Minggu, 28 September 2014

REVOLUSI MENTAL & KURIKULUM 2013

ENDANG KOMARA Guru Besar Kopertis IV Dpk Pada STKIP Pasundan, Ketua Dewan Pakar PB Paguyuban Pasundan dan Ketua STKIP Pasundan Gagasan revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden terplih Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan landasan ideologi kerja untuk merumuskan plat form pemerintahan dengan kerangka kerja dan prioritas pembangunan yang jelas. Di antaranya akan menghantarkan Indonesia menuju bangsa yang berdiri dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkerpribadian dalam kebudayaan. Untuk merealisasikan ‘’Trisakti’’ tersebut, diperlukan dukungan sumber daya material, keterampilan, manajemen dan kesiapan mental. Saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami kerentanan mental dalam mentalitas berdikari, berdaulat dan berkepribadian dengan beragaman implikasi destruktifnya bagi perkembangan bangsa. Manusia Indonesia menurut Mochtar Lubis (1977) antara lain: Pertama, munafik/hipokrit, suka berpura-pura, lain di mulut lain di hati. Kedua, enggan bertanggung jawab, suka mencari kambing hitam. Ketiga, berjiwa feodal, gemar upacara, suka dihormati daripada menghormati dan lebih mementingkan status daripada prestasi. Keempat, percaya tahyul, gemar hal keramata, mistik dan gaib. Kelima, berwatak lemah, kurang kuat mempertahankan keyakinan, plinplan dan gampang terintimidasi. Keenam, artistik; dekat dengan alam. Sedangkan etos kerja orang Jepang di antaranya: Pertama, bersikap benar dan bertanggung jawab, jujur, pekerja keras, ulet, inovatif, loyal, disiplin, malu, mandiri, hidup hemat, betoleransi tinggi, menjaga tradisi. Kedua, berani dan kesatria. Ketiga, murah hati dan mencintai. Keempat, bersikap santun dan hormat pada orang tua. Kelima, bersikap tulus dan sungguh-sungguh. Keenam, menjaga martabat dan kehormatan. Ketujuh, mengabdi pada bangsa. Di samping itu ada 4 (empat) area pendidikan karakter di Jepang. Pertama, berkaitan dengan diri sendiri, seperti jujur, pekerja keras, ulet, inovatif, loyal, disiplin dan malu. Kedua, berkaitan dengan orang lain, seperti mandiri, hidup hemat, bertoleransi tinggi, menjaga tradisi dan hormat pada orang tua. Ketiga, berkaitan dengan alam dan kepercayaan. Keempat, berkaitan dengan masyarakat. Sedangkan Etos orang Jerman di antaranya: Etos bertindak rasional, berdisiplin tinggi, bekerja keras, berorientasi sukses material, tidak mengumbar kesenangan, hemat dan bersahaja, menabung dan investasi. Dengan mempertimbangkan realitas hambatan mental yang ada serta idealitas nilai budaya keindonesiaan, gagasan revolusi mental yang dikemukakan oleh Joko Widodo - Jusuf Kalla bisa berfokus pada tiga mentalitas inti sebagai sasaran utamanya. Ketiganya berkisar pada cita penguatan mentalitas budaya kemandirian, mentalitas gotong rooyong dan mentalitas budaya pelayanan. Karena untuk menjadi suatu bangsa yang sukses ada empat kata kunci yang harus dimilikinya, antara lain: Bekerja keras, berdisiplin, jujur dan berintegrasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar menjadi suatu bangsa yang sukses adalah melalui pengembangan kurikulum. Karena kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Kurikulum 2013 dikembangkan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi, pertama manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kedua, manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Ketiga, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan KBK yang telah dirintis sejak tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pengembangan Kurikulum 2013 didasarkan pada prinsip-prinsip di antaranya: Pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pelajaran untuk mencapai kompetensi. Kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai Wajib Belajar 12 Tahun maka Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. Ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Keempat, kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk Kompetensi Dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik (mastery learning) sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Kelima, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Keenam, kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. Ketujuh, kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi dan seni. Kedelapan, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kesembilan, kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kesepuluh, kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kesebelas, penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Intrumen penilaian hasil belajar adalah alat untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik. Kekurangan tersebut harus segera diikuti dengan proses memperbaiki kekurangan dalam aspek hasil belajar yang dimiliki seorang atau sekelompok peserta didik. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas dalam menghantarkan perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuan lebih mengedepankan penalaran induktif (inductive reasoning) dibandingkan dengan penalaran deduktif (deductive reasoning). Akhirnya mudah-mudahan dengan penerapan Kurikulum 2013 dapat memperkuat mentalitas budaya kemandirian, mentalitas budaya gotong royong, dan mentalitas budaya pelayanan. *** Semoga ***.

Sabtu, 26 Juli 2014

KKNI DAN KEMANDIRIAN BANGSA

ENDANG KOMARA Guru Besar Sosiologi Pendidikan Kopertis Wilayah IV Dpk Pada STKIP Pasundan dan Sekretaris Korpri Kopertis Wilayah IV Terbitnya Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dimaksudkan agar ada kesetaraan antara kompetensi yang dibentuk selama perkuliahan dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada setiap jenjang pada KKNI. Dengan demikian terjadi kesesuaian antara kompetensi dengan kualifikasi. Hal tersebut juga berdampak pada kurikulum pengelolaannya di setiap program studi. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada pencapaian pembelajaran (learning outcomes). Perumusan capaian pembelajaran seharusnya dimulai dari capaian pembelajaran universitas yang bersifat umum yang mewadahi mata kuliah (capaian pembelajaran perkuliahan) umum yang diselenggarakan oleh universitas, sebagai ciri khas universitas. Capaian pembelajaran program studi (Program Learning Outcomes) sebaiknya mengacu pada pencapaian pembelajaran universitas agar dapat dicapai visi yang telah ditetapkan. Capaian pembelajaran program studi selain bersandar pada hasil tracer study dan need analysis dari stakeholder, juga harus mengacu pada deskriptor jenjang (level) yang ditetapkan pada Perpres No. 8 Tahun 2012. Jenjang kualifikasi KKNI pada ayat (1) terdiri atas: jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator; jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 5 penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas: lulusan pendidikan dasar setara jenjang 1; lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang2; lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang3; lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4; lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5; lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; lulusan Magister terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9; lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8; lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9. Garis besar pengembangan kurikulum pada waktu mengikuti Workshop KKNI Pendidikan IPS tanggal 9 Maret 2013 di Universitas Negeri Jakarta meliputi: Pertama, profil lulusan adalah jawaban atas pertanyaan lulusan seperti apa yang akan dihasilkan oleh program studi kita setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikannya (outcomes). Rumusan profil disarankan menuliskan peran profesional dan serangkaian kompetensi (learning outcomes) yang harus dimiliki lulusan untuk menjalankan peran tersebut secara profesional, akuntabel, dan berakhlak mulia. Kedua, Program Learning Outcomes (PLO) mengacu pada deskriptor jenjang 5 untuk program diploma 3, jenjang 6 dan 7 untuk program sarjana, jenjang 8 untuk program magister dan jenjang 9 untuk program doktoral yang dirumuskan KKNI. Secara spesifik menunjukkan pemenuhan atas kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. Lebih baik jika memperhatikan hasil tracer study dan need analysis. PLO disebut juga sebagai Kompetensi Utama (KU). Ketiga, Course Learning Outcomes (CLO) atau Intended Learning Outcomes (ILO) atau Module Learning Outcomes (MLO) mengacu pada setiap PLO yang memberikan jabaran spesifik tingkat kognitif, psikomotorik dan atau afektif serta content knowledge yang dapat diamati dan diukur selama proses pembelajaran. CLO disebut juga sebagai Kompetensi Khusus (KK). Keempat, Konsep kunci (key Concept) digunakan untuk merumuskan bentuk aktivitas pembelajaran (pedagogical content knowledge) yang diperlukan untuk mencapai Learning Outcomes (capaian pembelajaran) pada setiap CLO. Diletakkan pada kolom pengalaman belajar dalam Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RKPPS). Kelima, Kata kunci (Key Concept) digunakan untuk merumuskan ketuntasan penguasaan kompetensi (mastery level). Sebagai petunjukan untuk memilih bentuk penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan karakter kompetensi yang ingin dicapai. Kemandirian bangsa adalah adanya kesadaran dalam diri bangsa untuk bisa mendisiplinkan diri, mengurus, mengelola bangsa dengan cara dan tenaga sendiri, tidak tergantung pada bangsa lain. Menurut Ma’arif (2010), bahwa kemandirian bangsa memiliki lima komponen, yaitu: inisiatif, bebas, progresif, ulet dan kemantapan. Dalam faktor inisiatif, kemandirian mengandung arti kemampuan dan kemauan untuk berfikir dan bertindak secara original dan kreatif. Sedangkan arti bebas dalam kemandirian yaitu perilaku/tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri bukan karena pihak lain dan tidak tergantung pada pihak lain. Progresif dan ulet ditunjukkan dengan adanya usaha untuk meraih prestasi dan mengelola potensi dengan kemampuan sendiri tanpa campur tangan pihak asing. Itulah kemandirian yang diharapkan, mencakup kemampuan pribadi bangsa, kemampuan mengendalikan bangsa sendiri, mengelola alam sendiri, membiayai bangsa dengan hasil alam sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Komponen kemandirian yang lainnya yaitu adanya perencanaan, konsisten dengan tujuan, yakin bisa untuk mewujudkannya, serta mengetahui aset yang hendak dikelola. Maka dengan adanya perencanaan dari pemangku kebijakan, serta konsisten untuk mewujudkannya, kita yakin bangsa ini bisa mandiri. Dengan kemandirian bangsa ini diharapkan kesejahtraannya bisa diwujudkan secara merata untuk semua warga. Untuk menumbuhkan kemandirian dan kreativitas bangsa, fondasi utama adalah kemauan dan kemampuan yang sinergis antara elemen massa dan pemerintah. Dibutuhkan pemahaman pembinaan dan pengarahan, serta pembiasaan agar bangsa yang besar ini mempunyai kualitas dalam menyongsong masa depan yang lebih baik, yaitu: Pertama, untuk menyiapkan generasi mandiri diperlukan orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang tinggi, untuk membina generasi mandiri menjadi generasi yang kuat sehingga kemandirian bangsa bisa diwujudkan. Kedua, dalam membentuk kemandirian bangsa diperlukan pribadi bangsa yang terbebas dari mental ketergantungan, dalam arti bangsa mempunyai rasa aman dan yakin bahwa bangsa ini bisa mandiri dan berjaya. Ketiga, hal tersebut selain karena generasi muda masih berada dalam puncak produktivitasnya, juga karena generasi muda adalah komponen bangsa yang paling strategis posisinya dalam memainkan proses transformasi karakter dan tata nilai di tengah-tengah derasnya liberalisasi informasi era globalisasi. Maka harapan kemandirian bangsa datang dari kaum muda dan akan dicoba mewujudkan oleh kaum muda pula. *** Semoga ***..

REFLEKSI RAMADHAN

ENDANG KOMARA Guru Besar Sosiologi Pendidikan Kopertis Wilayah IV Dpk Pada STKIP Pasundan dan Sekretaris KORPRI Kopertis IV Menurut H.R. Ahmad dan Tirmidzi, bahwa ada tiga kelompok orang yang tidak akan ditolak doa’nya, yaitu orang yang berpuasa hingga ia berbuka, imam yang adil, dan orang-orang yang dizalimi. Bulan Ramadhan 1435 H. tinggal beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Betapa utamanya orang yang saum di bulan Ramadhan. Karena golongan ini menjadi salah satu golongan yang doa’nya tidak ditolak, dengan kata lain pasti do’anya dikabulkan oleh Allah swt. Selain ketika berpuasa do’a menjadi ‘’manjur’’, banyak sekali keutamaan lainnya. Tidak hanya dikabulkan do’anya, orang yang berpuasa kelak akan memasuki surga melalui pintu yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa, yakni pintu ar-Rayan. Puasa melatih diri kita untuk senantiasa bersabar, juga mendidik kita untuk selalu berusaha mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri dari hawa nafsu. Baik itu mengendalikan diri agar jangan marah ketika seseorang membuat kita kesal, bahkan mengendalikan diri untuk tidak berlaku boros dalam mengonsumsi kebutuhan sehari-hari, baik untuk menghadapi berbuka puasa maupun untuk menyiapkan menu makan sahur walaupun sebenarnya kondisi keuangan kita sangat memungkinkan. Puasa juga melatih kita untuk selalu gemar bersyukur atas limpahan nikmat Allah swt, dengan senantiasa gemar berinfak dan bersedekah, dan banyak lagi manfaat yang bisa kita raih dari puasa. Ternyata puasa yang dimaksud tidak hanya terbatas pada puasa di bulan Ramadhan, namun juga puasa-puasa sunah, seperti puasa Senin-Kamis, puasa Daud yang masing-masing memiliki keutamaan. Konon puasa itu terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan, pertama puasa orang biasa, kedua puasa orang khawas (khusus), ketiga puasa orang khawasul khawash (khususnya khusus). Adapun puasa orang biasa itu mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi syahwat. Puasa orang khawas itu adalah puasanya orang-orang yang salih, yaitu mencegah seluruh anggota badan dari melakukan segala dosa. Dan hal itu menurut Al Allamah Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy Syakir Al Khaubawi dalam Durratun Nasihin tidak akan terlaksana kecuali dengan selalu melakukan 5 (lima) perkara. Pertama, memicingkan pandangan dari semua yang tercela menurut syarak. Kedua, memelihara lidah dari mengupat, berdusta, mengadu domba dan bersumpah palsu. Kerena sahabat Anas ra. Telah meriwayatkan sebuah hadist Nabi saw, bahwa beliau telah bersabda, yang artinya: ‘’Lima perkara yang menggugurkan pahala puasa atau membatalkan pahalanya, yaitu berdusta, mengupat, mengadu domba, bersumpah palsu dan memandang lawan jenis dengan syahwat”. Ketiga, mencegah telinga dari mendengarkan apa saja yang makruh. Keempat, mencegah seluruh badan dari hal-hal yang makruh, dan mencegah perut dari makan makanan yang syubhat (diragukan halalnya) di waktu berbuka. Karena tidak ada artinya berpuasa dari makanan yang halal lalu berbuka dengan makanan yang haram. Perumpamaannya adalah seperti orang yang membangun sebuah istana dengan menghancurkan sebuah kota. Nabi saw bersabda, yang artinya, ‘’berapa banyak orang yang berpuasa, tidak memperoleh dari puasanya itu selain rasa lapar dan dahaga’’. Kelima, memperbanyak memakan makanan yang halal di kala berbuka sampai kekenyangan. Karena Rasulullah saw telah bersabda yang artinya: ‘’Tidak ada sebuah wadah yang lebih dibenci oleh Allah daripada perut yang dipenuhi oleh makanan yang halal’’. Adapun puasa orang-orang khawasul khawash adalah puasa hati dari keinginan-keinginan rendah dan pikiran duniawi, serta mencegahnya secara total dari segala sesuatu selain Allah. Apabila orang yang berpuasa seperti itu memikirkan sesuatu selain Allah, maka berarti dia telah berbuka dari puasanya. Puasa seperti ini adalah tingkatan nabi dan siddiqin. Karena penerapan maqam (tingkatan) ini adalah dengan mengharapkan diri secara total kepada Allah Taala dan berpaling dari selainnya. Puasa itu merupakan ibadat yang tidak dapat diindera oleh panca indera manusia. Artinya, ia tidak dapat diketaui kecuali hanya oleh Allah Taala dan orang yang berpuasa itu sendiri. Dengan demikian, puasa adalah antara Tuhan dan hamba-Nya. Oleh karena puasa itu merupakan ibadat dan ketaatan yang hanya diketahui oleh Allah semata, maka disandarkanlah ia kepada diri-Nya, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadist Qudsi yang artinya, puasa itu untuk-Ku dan Aku memberi ganjaran atasnya. Menurut Miftah Faridl (2007) perbuatan yang dapat menyempurnakan ibadat puasa antara lain: melaksanakan makan sahur mendekati subuh, mempercepat berbuka apabila telah tiba waktunya, memperbanyak membaca Al-Qur’an, memperbanyak sedekah, shalat malam (Tarawih atau Tahajud), melakukan I’tikaf, memperbanyak do’a kepada Allah, banyak berdzikir kepada Allah dan, selalu berusaha mencari malam Lailatul Qa’dar . Akhirnya, mudah-mudahan berbagai amaliah yang dilakukan di bulan suci yang penuh rahmat dan maghfirah ini Allah swt menerima -Nya sebagai amal shalih dan Allah robul a’lamin mempertemukan kita kembali dengan Ramdhan-Ramadhan berikutnya, amin.

Senin, 07 Juli 2014

ASN DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME ENDANG KOMARA Guru Besar Sosiologi Pendidikan Kopertis Wilayah IV Dpk Pada STKIP Pasundan dan Sekretaris KORPRI Kopertis IV

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Berdasarkan pertimbangan di atas maka pemerintah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan tentunya harus dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaannya. Tunjangan profesi yang diperoleh guru berstatus pegawai negeri sipil setelah lulus proses sertifikasi akan dihapuskan. Hal itu merupakan konsekuensi dari sistem penggajian tunggal yang hendak diterapkan pemerintah untuk semua PNS, termasuk guru, pada tahun 2015. Dalam sistem penggajian tunggal yang disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat komponen gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Sistem baru ini diharapkan akan meningkatkan kualitas kinerja PNS yang berjumlah sekitar 4,6 juta orang termasuk guru PNS yang berjumlah sekitar 1,7 juta orang. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengemukakan hal itu dalam diskusi terbatas ‘’Arah Pendidikan Indonesia’’ yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Senin 6 Juni 2014 di Bentara Budaya Jakarta. Eko Prasojo mengatakan, kebijakan baru itu untuk meningkatkan kinerja PNS, transparansi, dan keadilan. “Selama ini ada anggapan PNS itu nyaman dan tidak bisa dipecat’’. Ujarnya. ‘’Nanti diubah. PNS menandatangani kontrak kinerja dan diukur. Jika kinerjanya bagus, bisa mendapatkan bonus setiap tahun’’. Dalam sistem penggajian tunggal ada dua komponen, yakni gaji pokok (75%) dan capaian kinerja (25%). Gaji pokok berbasis beban kerja, tanggung jawab jabatan,dan risiko. Adapun pencapaiaan kinerja berdasarkan kinerja individu. Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik, b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa (pasal 10 UU No. 5 Tahun 2014) sedangkan pasal 11 pegawai ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 12 menjelaskan bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Profesionalisme atau profesional adalah bagaimana seseorang menjalankan profesinya dengan baik, bermutu, tuntas dan terukur yang dituntut menguasai bebera syarat (tidak semua orang bisa melakukannya). Sedangkan konsep profesi merupakan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan dengan teknis yang dilandasi prosedur ilmiah, memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi serta dituntut memiliki filosofi yang mantap dan pertimbangan yang rasional. Syarat seorang profesional antara lain: mencintai bangsa dengan profesinya, mengetahui dan menguasai job deskripsi profesinya, memiliki latar pendidikan/pengetahuan/keterampilan baik/tinggi yang terkait dengan profesinya, berorientasi kepada proses dan hasil, berusaha memenuhi tingkat harapan stake holders, berwawasan visioner-kreatif-cakap dan inovatif, bersikap terbuka/familier terhadap perubahan/dinamika dan akselerasi informasi dan teknologi, menjunjung tinggi etika dan norma profesi, bersikap demokratis-terbuka-toleran dan berfikir positif, mengutamakan kewajiban daripada hak-mengutamakan kepentingan bersama daripada pribadi-mengutamakan kerjasama daripada kerja individu. Dengan profesionalisme merupakan lompatan besar dan strategis bagi pengembangan profesinya dan akan tercipta situasi kegairahan bekerjadan kepuasan stake holders. Reposisi guru dalam pendidikan nasional meliputi, pertama moto “no teacher – no education – no economic and social development” (guru menempati posisi sentral dalam pendidikan (Ho Chi Minh – Presiden Vietnam). Kedua, transfer of knowledge, transfer of cultural, transfer of value, transfer of experience and transfer of technology (kemampuan dasar sebagai pendidik yang meliputi mentranfer pengetahuan, mentransfer budaya, mentransfer nilai, mentranfer pengalaman dan mentransfer teknologi). Ketiga, secara filosofis ungkapan nilai budaya bangsa ‘’guru digugu dan ditiru” (sisa peninggalan klasik yang sukar dijumpai saat ini). Keempat, secara historis profesi yang paling tua di dunia – pekerjaan pengabdian yang paling mulia dan terhormat – profesi guru cenderung terabaikan oleh pemerintah dan masyarakat. Kelima, secara sosiologis profesi guru pekerjaan pemersatu bangsa dan negara (guru diposisikan kembali dalam tatanan konstitusional Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Keenam, secara manajerial sempat guru terjebak dalam pola-pola manajerial yang kaku dan tidak menunjang perwujudan profesionalisme (sebagai obyek dan bawahan yang terpasung oleh pola-pola manajemen birokratis yang kaku yang lebih bersifat administratif bertolak belakang dengan kinerja profesional dan pedagogis). Tiga langkah strategis yang simultan untuk mencapai guru profesional, pertama menyadari, memahami dan menguasai tahapan elementer profesi guru: merencanakan, melaksanakan, mengevalusi, pengayaan, penuntasan dan tindak lanjut proses belajar mengajar. Kedua, mengenal, memahami kontek dan relevansi profesi dalam bentuk, seperti familiar dengan teknologi multimedia, dengan bahasa asing, gemar membaca dan menulis, terlibat aktif dalam organisasi profesi, dan mengetahui serta memahami fenomena globalisasi. Ketiga, berkepribadian mantap dan mampu memberi teladan/tuntunan tatanan dan berlaku sebagai motivator (motif sebagai penggerak bagi individu untuk melakukan aktivitas baik untuk dirinya maupun untuk orang lain demi mencapai tujuan). Akhirnya, mudah-mudahan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara dapat mendorong guru-guru di Indonesia menjadi lebih profesional dan akhirnya dapat tercipta generasi emas 2045 yang memiliki sikap spiritual, sikap sosial, berpengetahuan dan berketerampilan yang akhirnya dapat bersaing di percaturan global. *** Semoga ***

Minggu, 11 Mei 2014

FENOMENA KEKERASAN TERHADAP ANAK

ENDANG KOMARA Guru Besar Sosiologi Pendidikan Kopertis Wilayah IV Dpk Pada STKIP Pasundan dan Wakil Ketua Bidang Akademik Fenomena yang menimpa di Taman Kanak-Kanak (PAUD) Jakarta Internasional School (JIS) menjadi berita hangat yang menghiasi media massa, baik cetak maupun elektronik. Pelecehan seksual tersebut dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur. Dan hal ini hendaknya dijadikan pembelajaran dengan membuka mata dan hati pemerintah, guru, orang tua, aparat penegak hukum, dan segenap elemen bangsa lainnya, akan pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bahaya yang mungkin mengancam di manapun anak berada. Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan kekerasaan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak yaitu penelantaran, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecahan seksual anak. Pertama, penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter). Kedua, kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau mengguncang seorang anak. Guncangan terhadap seorang anak dapat menyebabkan sindrom guncangan bayi yang dapat mengakibatkan tekanan intrakranial, pembengkakan otak, cedera difus aksonal, dan kekurangan oksigen yang mengarah ke pola seperti gagal tumbuh, muntah, lesu, kejang, pembengkakan atau penegangan ubun-ubun, perubahan pada pernapasan dan pupil melebar. Tranmisi racun pada anak melalui ibunya (seperti dengan sindrom alkohol janin) juga dapat dianggap penganiayaan fisik dalam beberapa wilayah yuridiksi. Ketiga, pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Pengaruh pelecehan seksual anak termasuk rasa bersalah dan menyalahkan diri, kenangan buruk, mimpi buruk, insomnia, takut hal yang berhubungan dengan pelecehan (termasuk benda, bau, tempat kunjungan dokter, dan lain-lain), masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, melukai diri sendiri, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, depresi, gangguan stress pasca trauma, kecemasan, penyakit mental lainnya (termasuk gangguan kepribadian) dan gangguan identitas disasosiatif, kecenderungan untuk mengulangi tindakan kekerasan setelah dewasa, bulimia nervosa, dan cedera fisik pada anak-anak di antara masalah-masalah lainnya. Sekitar 15% sampai 25% wanita dan 5% sampai 15% pria yang mengalami pelecehan seksual ketika mereka masih kanak-kanak. Kebanyakan pelaku pelecahan seksual adalah orang yang kenal dengan keluarga korban mereka, sekitar 30% adalah keluarga dari anak, paling sering adalah saudara, ayah, ibu,paman dan sepupu, sekitar 60% adalah kenalan teman lain seperti keluarga, pengasuh anak, atau tetangga, orang asing adalah yang melakukan pelanggar hanya sekitar 10% dari kasus pelecehan seksual anak. Yuridiksi yang berbeda telah mengembangkan definisi mereka sendiri tentang apa yang merupakan pelecehan anak untuk tujuan melepaskan dari keluarganya dan atau penuntutan terhadap suatu tuntutan pidana. Menurut Journal of Child Abuse and Neglect, Penganiayaan terhadap anak adalah ‘’setiap tindakan terbaru atau kegagalan untuk bertindak pada bagian dari orang tua atau pengasuh yang menyebabkan kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang membhayakan, pelecehan seksual atau eksploitasi, tindakan atau kegagalan tindakan yang menyajikan riisiko besar akan bahaya yang serius. Seseorang yang merasa perlu untuk melakukan kekerasan terhadap anak atau mengabaikan anak sekarang dapat disebut pedopath. Keempat, kekerasaan emosional/psikologis. Dari semua kemungkinan bentuk pelecehan, pelecehaan emosional adalah yang paling sulit untuk didefinisikan. Itu bisa termasuk nama panggilan, ejekan, degradasi, perusakan harta benda, penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, kriitik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi dan pelabelan sehari-hari atau penghinaan. Korban kekerasan emosional dapat bereaksi dengan menjauhkan diri dari pelaku, internalisasi kata-kata kasar atau dengan menghina kembali pelaku penghinaan. Kekerasan emosional dapat mengakibatkan gangguan kasih sayang yang abnormal atau terganggu, kecenderungan korban menyalahkan diri sendiri (menyalahkan diri sendiri) untuk pelecehan tersebut, belajar untuk tak berdaya, dan terlalu bersikap pasif. Akhirnya para orang tua, guru, pemerintah dan para pengambil kebijakan hendaknya melakukan optimalisasi dalam perlindungan anak dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga anak-anak Indonesia kelak akan tumbuh menjadi generasi yang dapat dibanggakan oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. *** Semoga ***.

Minggu, 04 Mei 2014

PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013

ENDANG KOMARA Guru Besar Sosiologi Pendidikan Kopertis Wilayah IV Dpk Pada STKIP Pasundan dan Sekretaris Korpri Kopertis Wilayah IV Kurikulum 2013 ini diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 2013-2014 melalui pelaksanaan terbatas, khususnya bagi sekolah-sekolah yang sudah siap melaksanakannya. Pada tahun ajaran 2013-2014, Kurikulum 2013 dilaksanakan secara terbatas untuk kelas I, IV, VII, dan X. Pada tahun ajaran 2014/2015 akan dilaksanakan oleh semua sekolah untuk kelas I, II, IV, V, VII, VIII, IX dan X. Ajaran 2015/2016 diharapkan Kurikulum 2013 telah dilaksanakan di seluruh kelas I sampai dengan kelas XII. Menjelang Implementasi Kurikulum 2013, penyiapan tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai pelaksana kurikulum di lapangan perlu dilakukan. Sehubungan dengan itu, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP), telah menyiapkan strategi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas Tahapan dan Struktur Program Pelatihan dimulai dari tahapan atau jenjang pelatihan yaitu: nara sumber nasional, pelatihan instruktur nasional dan pelatihan guru kelas/mata pelajaran. Penulis salah satu peserta yang diundang oleh Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. selaku Kepala BPSDMK dan PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 sebagai narasumber nasional dari 256 peserta yang hadir dari 33 Provinsi di Indonesia, yang laksanakan mulai tanggal 14 s.d. 17 April 2014 di Hotel Yasmin, Tangerang Banten. Yang sebelumnya dilaksanakan pula acara yang sama di Surabaya dan Semarang. Titik tekan pengembangan Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Pengembangan Kurikulum menjadi amat penting sejalan dengan kontinuitas kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya serta perubahan masyarakat pada tataran lokal, nasional, regional, dan global di masa depan. Aneka kemajuan dan perubahan itu melahirkan tantangan internal dan eksternal pada bidang pendidikan. Karena itu, implementasi Kurikulum 2013 merupakan langkah strategis dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. Pengembangan Kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip utama. Pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan pada kebutuhan. Kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Keenam, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian. Aplikasi yang taat asas dari prinsip-prinisip ini menjadi sangat esensial dalam mewujudkan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013. Prinsip pengembangan Kurikulum 2013 menurut Syawal Gultom (2014) meliputi. Pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib Belajar 12 Tahun maka Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. Ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Keempat, kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk Kompetensi Dasar dapat dipejari dan dikuasai setiap peserta didik (mastery learning) sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Kelima, kuriklulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Keenam, Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. Ketujuh, kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kedelapan, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kesembilan, kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kesepuluh, kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kesebelas, penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Intrumen penilaian hasil belajar adalah alat untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik. Kekurangan tersebut harus segera diikuti dengan proses memperbaiki kekurangan dalam aspek hasil belajar yang dimiliki seorang atau seklompok peserta didik. Pada Pembukaan kegiatan penyegaran narasumber nasional Implementasi Kurikulum 2013 pada tanggal 14 April 2014 Mendikbud Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA mengatakan bahwa elemen utama perbaikan Kurikulum 2013 dalam kesesuaian dan kedalaman materi mencakup. Pertama, mempertahankan, mengurangi, dan atau menambah materi. Kedua, bahasa sebagai penghela. Ketiga, tematik terpadu. Keempat penguatan IPA dan IPS di SMP. Kelima, penyesuaian dengan PISA, TIMMS dan lembaga lainnya serta dengan perkembangan di berbagai negara. Elemen utama perbaikan Kurikulum 2013 dalam revolusi pembelajaran mencakup: a) lintasan taksonomi Anderson untuk pengetahuan, Dyers untuk keterampilan, dan Krathwohl untuk sikap, b) pendekatan saintific, c) inquiry dan discovery, d) project based learning, dan e) cooperative learning. Elemen utama perbaikan kurikulum 2013 dalam reformasi penilaian mencakup tes, portofolio, pedoman observasi, dan tes performansi. Lebih lanjut pesan Mendikbud bahwa narasumber yang ideal yaitu kapasitasnya sangat besar, volumenya seperti air yang selalu mengalir dan kualitas airnya jernih, bagus dan tidak pernah surut, bahkan selalu memberikan manfaat kepada lingkungan di sekitarnya. Juga menurutnya efektivitas pembelajaran dapat dilakukan dengan cara merubah cara pandang guru dalam pembelajaran semula materi pelajaran terfokus pada guru menjadi materi pembelajaran terfokus kepada siswa. Selain itu juga dapaat dilakukan dengan cara mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sekolah dan masyarakat. Untuk menjamin keterlaksanaan Implementasi Kurikulum 2013, maka kepada semua guru dan kepala sekolah di semua sekolah, serta pengawas diberikan pelatihan sudah dimulai pada tahun 2013 dan berlanjut pada tahun 2014 (sekitar 1,4 juta guru) yang dilatih dan 2015 untuk semua mata pelajaran diberikan pelatihan oleh narasumber nasional dan instruktur nasional di setiap provinsi dan kabubaten. *** Semoga ***

Minggu, 06 April 2014

PEMILU DAN PEMIMPIN BANGSA

ENDANG KOMARA Guru Besar Sosiologi Pendidikan Kopertis Wilayah IV Dpk Pada STKIP Pasundan dan Sekretaris Korpri Kopertis Wilayah IV Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaualatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Sehingga, diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu, baik 9 April 2014 (Memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD) maupun 9 Juli 2014 (Memilih Presiden dan Wakil Presiden). Pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi (2013) bahwa semangat Pemilu itu dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa saling bahu-membahu mendukung pelaksanaan Pemilu sesuai aturan perundang-undangan dan penghormatakan hak-hak politik setiap warga negara. Upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan Pemilu merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintahaan yang efektif dan efisien. Suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggaraan Pemilu dan peserta Pemilu semata (sekitar 50 juta dari 180 juta pemilih 2014 adalah pemilih pemula). Namun harus didukung pula oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan. Terlebih pasal 126 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, persamaan persepsi antar pemangku kepentingan Pemilu dalam upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis, mutlak diperlukan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air dewasa ini adalah menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Kondisi itu setidaknya dapat terlihat dari beberapa pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya, yaitu Pemilu 1999 dengan tingkat partisipasi politik masyarakat mencapai 92,74 persen, pemilu 2004 mencapai 84,07 persen, dan pemilu 2009 dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71 persen. Fenomena menurunya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu setidaknya juga dapat tergambarkan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2013. Setidaknya, angka partisipasi masyarakat berkisar antara 50-70 persen. Sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan Pemilu sangatlah diharapkan. Terutama, dalam rangka memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang arti pentingnya Pemilu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tentu berharap partisipasi politik masyarakat akan tetap tinggi pada Pemilu 2014, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pendidikan Politik dianggap penting oleh hampir semua masyarakat dan dianggap sebagai penentu perilaku politik seseorang. Penilaian ini didasarkan bahwa pendidikan politik sebagai alat untuk mempertahankan sikap dan norma politik serta meneruskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui akulturasi informal maupun melalui pendidikan politik yang direncanakan untuk menunjang stabilitas sistem politik. Menurut Rusadi Kantaprawira (1988:54) memandang, pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Dalam perspektif ini, pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasi dalam menyalurkan tuntutan dan dukungannya. Pengetahuan politik yang membawa orang pada tingkat partisipasi tertentu dalam sistem politik tidak cukup hanya berdimensi pengetahuan, tetapi lebih merupakan paduan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dikembangkan bersama-sama. Senyawa ketiga elemen inilah yang lazim disebut melek politik (political literacy) yang menentukan tingkat keterlibatan individu dalam sistem politiknya. Menurut Idrus Affandi dalam Launching Bukunya berjudul Pendidik Pemimpin, Mendidik Pemimpin, Pemimpin Pendidik pada tanggal 2 April 2014 di Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa aspek pengetahuan seseorang dikatakan melek politik apabila sekurang-kurangnya menguasai tentang: Pertama, informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan, dari mana uang berasal, bagaimana sebuah institusi bekerja. Kedua, bagaimana melibatkan diri secara aktif dalam memanfaatkan pengetahuan. Ketiga, kemampuan memprediksi secara efektif bagaimana cara memutuskan sebuah isu. Keempat, kemampuan mengenali tujuan kebijakan secara aktif baik yang dapat dicapai ketika isu (masalah) telah dipecahkan. Kelima, kemampuan memahami pandangan orang lain dan pembenahan mereka tentang tindakannya dan pembenaran tindakan dirinya sendiri. Komponen sikap yang membentuk melek politik paling tidak berekenaan dengan sikap tentang kebebasan, toleransi, fair, menghargai kebenaran, menghargai pemikiran dan aspek lain yang biasa disebut nilai prosedural (procedural value). Sedangkan dari aspek keterampilan (skills) seseorang dikatakan melek politik jika ia tidak hanya berperan sebagai penonton yang baik, tetapi mereka mampu berpartisipasi aktif atau bahkan tidak terlibat dalam politik uang, politik sesaat, serangan pajar dan sebagainya. Seseorang yang melek politik pun memiliki toleransi terhadap pandangan orang lain dan dapat memikirkan perubahan dan bagaimana metode yang tepat untuk dapat menguasainya. Penulis salah satu partisipan yang ikut menyumbang tulisan pada memperingati Milad 60 Tahun Prof. Dr. Idrus Affandi, SH, tanggal 2 April 2014 di Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dari suri teladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia (rahmatan linnas) dan rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil’alamin) adalah Muhammad Rasulullah saw., sebagaimana firman-Nya: ‘Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.’’ (Q.S. Al-Ahzab:21). Sebenarnya setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasullah saw., yang maknanya; ‘’Ingatlah! Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinanya, seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan akan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin bagi rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Ingatlah! Bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.’’ (Al-Hadist). Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya empat sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni: siddiq, tabligh, amanah dan fathanah (STAF). Siddiq (jujur) sehingga ia dapat dipercaya. Tabligh (penyampai) atau kemampuan berkomunikasi dan bernegoisasi. Amanah (bertanggung jawab) dalam menjalankan tugasnya. Fathanah (cerdas) dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi dan mengimplementasikannya. Pemimpin bangsa ke depan sekurang-kurangnya memiliki empat syarat yang harus dipenuhi. Pertama, memiliki akidah yang benar (berideologikan Pancasila). Kedua, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Keempat, memiliki perencanaan, manajerial dan administratif dalam menjalankan tugas profesinya. *** Semoga ***.