Minggu, 17 Juli 2016

SISTEM PENJAMINAN MUTU & BAN-PT ENDANG KOMARA Guru Besar Sosiologi Pendidikan, Ketua STKIP Pasundan, Ketua Korpri Kopertis Wilayah IV, Wakil Ketua ABPTSI Jabar-Banten

Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal, dan perijinan penyelenggaraan program. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pelaksana. Parameter dan metoda mengukur hasil ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai visi dan misinya. Dengan menjalankan mutu internal, maka institusi pendidikan tinggi sebaiknya melakukan evaluasi internal disebut evaluasi diri secara berkala. Evaluasi diri dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas berkelanjutan. Selanjutnya, sistem penjaminan mutu internal disebut Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). Penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan akreditasi seperti badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) atau lembaga lain dengan cara yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan. Parameter dan metoda mengukur hasil ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan. Lembaga akreditasi mewakili masyarakat sehingga sifatnya mandiri. Akreditasi oleh lembaga akreditasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi eksternal untuk menilai kelayakan program institusi pendidikan tinggi. Selain menilai kelayakan program, akreditasi juga dimaksudkan untuk pemberian saran peningkatan dalam mengupayakan peningkatan kualitas berkelanjutan. Penjaminan mutu eskternal selanjutnya disebut akreditasi. Perijinan penyelenggaraan program diberikan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk satuan pendidikan yang memenuhi syarat penyelenggaraan program pendidikan. Tata cara dan parameter yang digunakan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang ada. Perijinan selain dimaksudkan sebagai evaluasi eksternal juga untuk menilai kelayakan kepatuhan penyelenggaraan program. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan dimaksudkaan untuk melakukan peningkataan kualitas institusi pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dijelaskan dalam pasal 52 ayat 1 yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Sedangkan Permen Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 2 (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas: Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 4 (1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Pasal 43 menjelaskan ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas: standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Pasal 54 menjelaskan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Akreditasi bertujuan, pertama menentukan kelayakaan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan kedua menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Akreditasi memiliki prinsip: independen, akurat, obyektif, transparan dan akuntabel. Status akreditasi program studi dan perguruan tinggi terdiri atas: terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sedangkan peringkat terakredirasinya meliputi: terakreditasi baik, terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul. Makna terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sedangkan terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi Program Studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), baik yang dibentuk oleh Pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan akreditasi Perguruan Tinggi oleh BAN-PT. Akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti) BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada menteri. BAN-PT memiliki susunan organ sebagai berikut: Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif. Menurut Permen Ristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi Pasal 10 Tugas dan wewenang BAN-PT: a. mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi; b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi; c. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi; d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi; e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi; f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkaat nasional maupun internasional; g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM; h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri; i. menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; j. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi kepada Direkrorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan k. menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri. Melalui Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal agar dapat memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan utuk memenuhi stakeholder melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Karena peran dan fungsi perguruan tinggi adalah sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat; wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan pusat pengembangan peradaban bangsa. *** Semoga ***.

Selasa, 07 Juni 2016

SYAUM & SIKAP DISIPLIN ENDANG KOMARA Guru Besar Sosiologi Pendidikan, Ketua STKIP Pasundan, Wakil Ketua ABMPTS Jabar-Banten, Ketua Korpri Kopertis Wilayah IV

Syaum Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan ibadah yang dilaksanakan secara tahunan artinya dilaksanakan hanya satu kali dalam satu tahun. Syaum secara etimologi artinya menahan diri dan mencegah dari sesuatu. Sedangkan dari terminologi (istilah syar’ii adalah menahan diri dari semua jenis makanan ataupun minuman serta hawa nafsu di waktu siang dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah semata. Dan sebagian ahli fiqh (fuqoha’) mendefinisikan puasa dengan menahan diri dari dua syahwat (nafsu) yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan, dan dari segala sesuatu yang masuk kerongga (perut) dari semua jenis makanan dan minuman serta obat-obatan baik yang bermanfaat ataupun yang berbahaya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan ridho-Nya. Khutbah dan Nasehat Rasulullah Saw dalam menyongsong bulan Ramadhan dari Salman RA dia berkata: Rasulullah Saw berkhutbah di tengah-tengah kami pada akhir bulan Sya’ban, beliau Saw bersabda: wahai manusia bulan yang agung, bulan yang penuh berkah telah menaungi kalian, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, bulan yang padanya Allah mewajibkan berpuasa, dan mensunahkan qiyamullail, barang siapa pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan nilainya (pahalanya) seperti orang yang melakukan ibadah wajib pada bulan lain, dan barang siapa yang melakukan satu ibadah wajib pada bulan itu nilainya (pahalanya) sama dengan tujuh puluh kali lipat ibadah wajib yang dilakukan pada bulan lainnya, bulan Ramadhan adalah bulan sabar, sabar itu balasannya surga, Ramadhan adalah bulan santunan, bula ditambahkannya rizki orang mukmin. Siapa yang memberi makanan untuk berbuka pada seorang yang berpuasa, balasannya adalah ampunan terhadap dosa-dosanya, dan dibebaskan dari neraka dan dia mendapatkan pahala sebesar yang didapat orang-orang yang berpuasa, tanpa dikurangi pahala orang tersebut, sahabat bertanya: ‘’ya Rasulullah diantara kami ada yang tidak memiliki makanan untuk berbuka yang dapat diberikan kepada orang yang berpuasa?’’ Rasulullah Saw menjawab: ‘’Pahala tersebut akan diberikan Allah, meskipun yang diberikan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa hanya satu buah kurma, atau seteguk air atau sesendok mentega’’. Bulan Ramadhan awalnya rahmat, tengahnya ampunan dan akhirnya pembebasan dari api neraka, siapa yang memberikan keringanan pada hamba sahaya (pembantunya) pada bulan itu Allah akan mengampuni dosanya, dan dia dibebaskan dari neraka. Pada bulan ini perbanyaklah 4 (empat) hal, dua diantaranya yang membuat kamu diradhoi Rabbmu dan dua yang lainnya sesuatu yang sangat kamu butuhkan, dua hal yang membuat kamu diridhoi Rabbmu adalah: Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang haq untuk disembah kecuali Allah dan kamu meminta ampunan-Nya. Sedangkan dua hal hal yang sangat kamu butuhkan adalah: Kamu meminta syurga kepada Allah dan kamu meminta perlindungan kepada Allah dari neraka. Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah, 184, bahwa: Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sejalan dengan bulan Ramadhan, Rasulullah Saw mengingatkan agar ibadah syaum yang kita jalankan jangan sampai tidak melahirkan manfaat dan hanya menghasilkana lapar dan haus. Bulan penggemblengan jiwa dan raga ini seyogyanya mampu melahirkan insan lebih mulia. Bulan Ramadhan yang datang berulang setiap tahun menyiratkan, di balik siklus astronomik peredaran bulan dan bumi, terkandung pesan bahwa iman dan ketakwaan manusia harus diperiksa ulang. Ramadhan memberikan kesempatan manusia untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas iman, takwa serta amal saleh kepada sesama. Ibadah syaum memang erat dikaitkan dengan kepedulian terhadap sesama, khususnya kepada kaum dhuafa, yang hidup berkesusahan. Di Negara kita, meski BPS menyebut ada penurunan, jumlahnya masih 28,6 juta (11,25 persen jumlah penduduk Indonesia sekitar 252 juta). Dalam konteks ini, berpuasa juga diniscayakan untuk meningatkan kepekaan terhadap kaum miskin yang jumlahnya masih banyak, yang tentunya terkait dengan kebijakan pembangunan yang perlu dikoreksi. Dalam lingkup individu, ada kewajiban memperhatikan kepedulian dan keberpihakan kepada mereka yang belum sejahtera. Ramadhan juga yang merupakan upaya mengasah batin, agar dalam haus dan lapar, mata hati tetap bersinar, menerangi alam kejiwaan insan yang berpuasa. Memang inilah indah yang penuh makna. Di satu sisi, kita diperintahkan untuk merasakan hal yang membatasi, seperti menahan lapar dan haus serta hasrat dan pikiran buruk, tetapi melalui jalan itu pula kita diharapkan mendapatkan pencerahan. Siapa yang memberi minum kepada orang yang berpuasa, Allah akan memberi minuman kepadanya dari telagaku yang tidak akan menjadi haus sampai dia masuk syurga. (H.R. Ibnu Khuzaiman). Sikap Disiplin Disiplin adalah suatu ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab. Adanya peraturan-peraturan yang disertai hukuman yang setimpal. Hal ini tidak lain agar setiap manusia belajar hidup disiplin dan mentaati aturan yang ada sehingga dunia tidak kacau-balau dan manusia tidak dapat berbuat sekehendak hatinya. Bagaimana membentuk suatu sikap disiplin? Yaitu membentuk perilaku yang bersifat kebiasaan, tentunya kebiasaan yang bersifat positif. Menurut para psikolog, 90% perilaku kita bersifat kebiasaan. Mulai bangun tidur di pagi hari sampai berangkat tidur lagi di malam hari. Ada ratusan hal yang kita lakukan dengan cara yang sama setiap harinya, seperti wudhu, mandi, gosok gigi, berpakaian, menyantap makanan dan lain-lain. Sadar atau tidak, kita melakukan serangkaian kebiasaan setiap hari bertahun-tahun membiasakan diri untuk berperilaku positif, ternyata butuh waktu yang lama. Jika dilakukan secara intensif dan tanpa putus, menanamkan sebuah perilaku positif hanya butuh waktu 21 hari. Pakar neuroscience, Rachmat Sentika (2013) mengatakan, berdasarkan penelitian, langkah perubahan perilaku terdiri atas 3 (tiga) tahap dalam membiasakan kebiasaan baru dan jalur-jalur neuron yang baru mulai terbentuk. Tujuh hari pertama adalah tahapan menanamkan pengetahuan untuk mempengaruhi pola pikir. Tujuh hari kedua adalah tahapan internalisasi untuk menjadikan suatu perilaku yang telah diketahui sebagai pola sikap atau kebiasaan. Dan tujuh hari terakhir merupakan tahapan untuk mengubah pola sikap yang menjadikan budaya baru. Seperti halnya syaum di bulan Ramadhan, 10 hari pertama penyesuaian pola pikir tentang hakikat puasa, 10 hari kedua penyesuaian pola sikap penyesuaian pola sikap, dan 10 hari ketiga diharapkan perilaku dalam berpuasa dapat menjadi budaya baru. Salah satu hikmah bulan Ramadhan adalah disiplin. Islam mengajarkan kita untuk bersikap disiplin: disiplin pengendalian diri, disiplin waktu, dan macam-macam disiplin lainnya yang salah satunya melalui bulan Ramadhan. Syaum Ramadhan yang dialksanakan selama 30 hari akan mengajarkan kita bagaimana bersikap disiplin waktu/ selama 30 hari kita akan diajarkan untuk bangun di waktu sahur, berghenti makan sebelum adzan Subuh. Dan kita berbuka pada waktu yang telah ditentukan yaitu saat adzan Maghrib. Setelah itu melaksanakan shalat tarawih, pada waktu yang telah ditentukan juga, yaitu ba’da Isya. Maha suci Allah yang telah membuat aturan-aturan yang begitu sempurna. Seringkali kita berfikir, mengapa harus syaum? Banyak orang yang menganggap aktivitas yang diatur selama bulan Ramadhan itu memberatkan dan menganggap sepele aturan puasa, padahal dibalik semua itu banyak hikmah yang bisa didapat. Disiplin hanyalah sebagian kecil dari hikmah syaum Ramadhan. Dan makan minumlah hingga terang bagaimana benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam (Q.S. Al Baqarah, 187). Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Ta’ala membolehkan makan sampai terbitnya fajar Subuh hingga datangnya malam yang ditandai dengan tenggelamnya matahari, yaitu di waktu adzan Maghrib. Serangkaian ritual selama bulan Ramadhan itu sudah diatur oleh Allah yang dapat mengajarkan kepada kita bersikap disiplin waktu. Beberapa manfaat disiplin selama bulan Ramadhan adalah, pertama, bangun untuk sahur yang bisa dilakukan antara jam 2-4 pagi ini mengajarkan kita untuk membiasakan bangun sepertiga malam untuk sholat Tahajud. Kedua, sholat berjemaah di masjid juga membiasakan kita selama satu bulan agar berkelanjutan di bulan-bulan berikutnya. Ketiga, membiasakan disiplin mengendalikan diri dengan bersikap sabar. Keempat, disiplin dalam menjaga hawa nafsu. Kelima, kalau bulan puasa biasanya rajin membaca Al Qur’an maka dengan membiasakan diri selama 30 hari bulan Ramadhan ini akan membentuk budaya baru dengan membaca Al Qur’an di bulan-bulan berikutnya. Dan keenam, zakat, infak dan shadakah di bulan Ramadhan diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Seperti itulah kedisiplinan yang ditanamkan di bulan Ramadhan, yaitu membentuk suatu siklus kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang dan terus menerus secara berkesinambungan sehingga sehingga menjadi suatu kebiasaan positif yang kita lakukan. Diharapkan kebiasaan yang dilakukan selama bulan Ramadhan ini tetap berkelanjutan pada bulan-bulan berikutnya. *** Semoga ***.

Minggu, 22 Mei 2016

SMK & JIWA ENTREPRENEUR ENDANG KOMARA Guru Besar Sosiologi Pendidikan, Ketua STKIP Pasundan, Wakil Ketua ABMPTS Jabar-Banten, Ketua Korpri Kopertis Wilayah IV

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan perkembangan industri modern berbasis informasi yang berubah sangat cepat. Oleh karena itu kualitas pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lainnya yang sederajat. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut (Perguruan Tinggi), baik Strata 1, Strata 2 maupun Strata 3. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Salah satu peran utama pendidikan di Indonesia adalah untuk membangun dan mengembangkan SDM yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan salah satunya oleh ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan produktif, salah satunya dihasilkan melalui pendidikan kejuruan. Pendidikan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan di tingkat menengah mempunyai andil besar dalam peningkatan produktivitas ini dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan oleh para calom tenaga kerja untuk memulai bekerja maupun untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan bertanggung jawab langsung terhadap penyediaan SDM berkualitas di Indonesia disamping pendidikan tinggi melalui pengembangan layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman dewasa ini. Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 2015-2019 disusun berdasar beberapa paradigma sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai oleh berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Paradigma tersebut antara lain: Pertama, pendidikan untuk semua. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dan tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik maupun mental, ekonomi dan sosial maupun kendala geografis. Kedua, pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelenggaraan program lintas satuan dan jalur pendidikan. Ketiga, pendidikan sebagai suatu gerakan. Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya menjadi optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat. Keempat, penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajaran mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar akan mampu menyesuaikan diri dan merespon tantangan baru dengan baik. Kelima, pendidikan membentuk karakter. Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain bercirikan kejujuran, akhlak mulia, kemandirian, serta kecakapan hidup. Keenam, sekolah yang menyenangkan. Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya. Ketujuh, pendidikan membangun kebudayaan. Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma tersebut mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan juga pada dasarnya adalah proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Peran entrepreneur dalam menentukan kemajuan suatu negara telah dibuktikan oleh beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, plus tetangga terdekat kita, yaitu Singapura dan Malaysia. Di Amerika Serikat, sampai saat ini, sudah lebih dari 12 persen penduduknya menjadi entrepreneur baru, serta data menunjukkan bahwa dari 1 dari 12 orang Amerika Serikat terlibat langsung dalam kegiatan entrepreneur. Itulah yang menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adi kuasa dan super power. Selanjutnya Jepang lebih dari 10 persen penduduknya sebagai wirausaha dan lebih dari 240 perusahaan Jepang yang berskala kecil, menengah, dan besar bercokol di bumi kita, Indonesia. Padahal Jepang mempunyai luas wilayah yang sangat kecil dan sumber daya alam yang kurang mendukung (kurang subur), namun dengan semangat dan jiwa entrepreneurship-nya menjadikan Jepang sebagai negara terkaya di Asia. Mengintip sedikit jumlah pengusaha tetangga terdekat yang satu rumpun dengan kita, yaitu Singapura dan Malaysia. Fakta menyebutkan bahwa lebih dari 7,2 persen pengusaha Singapura dan lebih dari 3 persen pengusaha Malaysia yang menjadikan pertumbuhan ekonomi, semakin jauh meninggalkan kita. Indonesia hanya memiliki 0,18 persen pengusaha, alias kurang dari 1 persen dari jumlah penduduk kita saat ini, yaitu 243 juta. Padahal untuk membangun ekonomi bangsa agar menjadi bangsa yang maju, menurut salah seorang sosiolog yaitu David McClelland (1998), sedikitnya dibutuhkan minimal 2 persen wirausaha dari populasi penduduknya, atau dibutuhkan sekitar 4,8 juta wirausaha di Indonesia saat ini. Begitupun menurut Ciputra (2013), sedikitnya dibutuhkan minimal 2 persen pengusaha untuk menjadikan bangsa ini bangkit dari keterpurukan. Di Indonesia, usaha-usaha menanamkan jiwa kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi terus digalakkan dan ditingkatkan, tentunya dengan berbagai metode dan strategi yang membuat siswa/mahasiswa tertarik untuk berwirausaha. Menurut Heri Kuswara (2012) sedikitnya ada enam usaha yang bisa dilakukan, antara lain: pertama, pendirian pusat kewirausahaa; kedua, entrepreneurship priority; ketiga, pengembangan program wirausaha; keempat, program wirausaha mandiri; kelima, program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas bagi siswa/mahasiswa; serta enam, program pemberian modal usaha untuk siswa/mahasiswa. Pembinaan dan pengembangan jiwa kewirausahaan di lingkungan sekolah kejuruan dan Perguruan Tinggi dapat melalui program pengembangan kewirausahaan pada para siswa/mahasiswa dan juga staf pengajar, yang diharapkan menjadi wahana pengintegrasian secara sinergi, antara penguasaan sains dan teknologi dengan jiwa kewirausahaan yang akhirnya negara kita sejajar dengan bangsa dan negara lain. *** Semoga ***.

Kamis, 28 April 2016

GURU DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ENDANG KOMARA Guru Besar Sosiologi Pendidikan, Ketua STKIP Pasundan dan Ketua Korpri Kopertis Wilayah IV

Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia yang selalu berkaitan dengan dinamika kehidupan suatu masyarakat dan bangsa. Peningkatan mutu pendidikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam usaha menyelenggarakan pencapaian pada sasaran pembangunan nasional, antara lain meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia dan penguasaannya terhadap IPTEK, serta disiplin nasional sebagai perwujudan kepatutan dalam masyarakat. Siapapun bisa menjadi menjadi pendidik jika mereka mampu memelihara, merawat, melatih, mengajar, menuntun, membimbing dan memimpin. Namun pendidik yang dimaksud di sini adalah sosok manusia bergelar guru, yang dalam berbagai bidang memiliki kelebihan dan keistimewaan karena telah memiliki kualifikasi sebagai seorang pendidik. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa syarat-syarat profesi adalah janji atau ketentuan yang harus dimiliki sekaligus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian tertentu termasuk guru. Setiap anggota profesi harus meningkatkan kemampuannya, tidak terkecuali profesi guru agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Menurut Sanusi (1991:23) mengemukakan enam asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan yaitu, pertama, subjek pendidik adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan serta dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya. Sementara itu pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia. Kedua, pendidikan dilakukan secara internasional, yakni secara sadar bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional maupun lokal, yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik dan pengelola pendidikan. Ketiga, teori-teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotesis dalam menjawab masalah pendidikan. Keempat, pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi unggul tersebut. Kelima, inti pendidikan terjadi pada prosesnya, yakni situasi di mana terjadi dialog antara peserta didik ke arah yang dikehendaki oleh pendidik agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat. Keenam, sering terjadi dilema antara tujuan utama pendidikan, yaitu menjadikan manusia menjadi manusia yang baik (dimensi intrinsik) dengan misi instrumental yakni yang merupakan alat untuk perubahan atau mencapai suatu tujuan yang diharapkan.. Dalam menyambut pelaksanaan Masyarakat ekonomi ASEAN yang dimulai akhir Desember 2015 maka Indonesia sebagai salah satu negara tergabung di dalamnya harus siap menghadapi pasar bebas ekonomi Asean tersebut. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang di dalamnya terjadi adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Indonesia dan negara-negara di wilayah Asean telah menyepakati perjanjian MEA atau AEC pada Tahun 2015, telah disepakati untuk pembentukan komunitas ekonomi ASEAN dan mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja. Kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga sektor-sektor lainnya tak terkecuali sektor pendidikan sebagai modal membangun sumber daya manusia yang kompetitif. Era perdagangan bebas ASEAN, harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain. Oleh karenanya pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas, mutu sekolah maupun perguruan tinggi melalui sertifikasi, akreditasi, standarisasi, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik dan rekrutmen pendidik yang profesional. Saat ini jumlah pengusaha (entrepreneur) di Tanah Air sekitar 1,7 persen dari total populasi. Bandingkan dengan Malaysia yang mencapai 5 persen, Singapura 7 persen, Jepang 10 persen, dan Amerika 12 persen. Suatu keadaan ini hendaknya mendapat perhatian dari para pemerhati pendidikan. Artinya segala kebijakan pemerintah mengenai sistem pendidikan nasional hendaklah mengarah pada peningkatan mutu bukan sekedar peningkatan biaya yang selama ini kita rasakan. Fungsi agent of social change yang melekat pada jati diri pendidik saat ini hendaklah bukan sebatas slogan-slogan demontratif saja, namun suatu pemikiran yang rekonstruktif dan solutif terhadap permasalahan seputar pendidikan yang dapat disumbangkan oleh pendidik terhadap pihak terkait, dan melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Sehingga suatu komunikasi antar pendidik, masyarakat dan pemerintah dapat berjalan dengan baik yang akhirnya akan menghasilkan suatu argument dan saran sebagai solusi bagi kebuntuan permasalahan pendidikan. Memasuki era MEA, akan mincul sejumlah kekhawatiran tentang tenaga profesional ASEAN yang akan membanjiri pasar tenaga kerja Indonesia. Kondisi ini tidak luput karena masalah rendahnya daya saing nasional dibanding dengan negara ASEAN lainnya. Hal tersebut ditambah dengan rendahnya tingkat kewirausahaan dan kesipan teknologi nasional yang masih jauh dibanding negara ASEAN lain. Dan kesiapan menghadapi Era MEA tidak luput dari peran guru profesional sebagai pencetak para sumber daya manusia yang kelak akan menjadi pelaku di Era MEA. Telah terjadi pergeseran paradigma pembelajaran bahwa seorang guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dan mengobservasi dari berbagai sumber pembelajaran. Para peserta didik tidak hanya mampu menyelesaikan masalah tapi juga merumuskan masalah sehingga peserta didik dilatih untuk berpikir analitis bukan mekanistis. Entrepreneurship merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam entrepreneurship dibutuhkan sikap mental positif sebagai landasan smart technoprenuer. ‘’Terus menciptakan mimpi dan berusaha untuk mengejarnya. Ambil langkah untuk memulai usaha walaupun tanpa uang tunai dan terima kegagalan sebagai pelajaran. *** Semoga ***.

Kamis, 07 April 2016

PERLINDUNGAN PROFESI GURU

ENDANG KOMARA Guru Besar Sosiologi Pendidikan, Ketua STKIP Pasundan dan Ketua Korpri Kopertis Wilayah IV . Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan disahkannnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengesahan undang-undang tersebut membawa konsekuensi dan implikasi terhadap pendidikan termasuk guru. Pasal 40 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidik berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual. Kekuatan dan semangat penyelenggaraan pendidikan juga makin bertambah dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menjadi payung hukum untuk guru ASN mupun bukan ASN, baik di dalam maupun di luar negeri. Meskipun pada beberapa bagian masih menjadi perbincangan, undang-undang ini mengatur secara detail berbagai aspek berkenaan dengan kedudukan, peran dan fungsi guru, hak dan kewajiban guru, dan kompetensi guru. Langkah Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimaksudkan untuk membangun profesionalisme guru. Substansi materi yang diatur dalam undang-undang ini adalah memberdayakan dan meningkatkan kualitas guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sehingga profesi guru perlu dikembangkan sebagai profesi yang sejahtera, bermartabat dan terlindungi. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Perlindungan bagi guru merupakan perintah undang-undang. Dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual (Pasal 14 ayat 1 butir e). perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta HKI. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas serta hambatan melaksanakan studi lanjut. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Perlindungan HKI mencakup hak cipta (copyright) dan hak kekayaan industri. Guru diwajibkan menjadi anggota organisasi profesi [Pasal 41 ayat (3)]. Melalui organisasi profesi, guru dapat memperjuangkan hak-haknya dalam perlindungan profesi seperti yang dinyatakan dalam [Pasal 42 butir c]. Guru wajib menaati kode etik profesi yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Guru (pasal 44 ayat (1)]. Berkaitan dengan hak perlindungan profesi, pemerintah menjamin hak-hak guru untuk memperoleh perlindungan profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bagian Ketujuh Pasal 39 ayat (4), yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut: Pertama, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, pemberian imbalan yang tidak wajar. Ketiga, pembatasan dalam menyampaikan pandangan. Keempat, pelecehan terhadap profesi. Kelima, pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan bagi guru sebagaimana dimaksud yakni berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan perlindungan profesi guru berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tantang Aparatur Sipil Negara. Pedoman tersebut menyatakan bahwa peraturan perundangan menjadi payung hukum bahwa profesi guru harus dilindungi. Dengan demikian, perlindungan profesi guru, jika dilihat dari prasyarat ketentuan hukum telah dapat ditaati dan dilaksanakan. Hak tersebut terjadi karena secara komprehensif telah diatur baik dari segi kewenangan dan kekuasaan, maupun kekuatan hukumnya. Pada dasarnya perlindungan profesi merupakan kebutuhan bagi guru demi kelancaran dalam melaksanakan tugas. Sedangkan dari segi kekuatan hukum telah ada peraturan perundang-undangan. Perlu diperhatikan bahwa keterkaitan perlindungan guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memerlukan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjelasan teknis dalam penerapannya. Menurut Surya (2005), guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian dalam materi maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Dengan demikian profesional guru adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi keguruan. Guru merupakan sebuah profesi yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Guru merupakan pelaksana jalannya pendidikan dan pembelajaran. Tanpa adanya guru, tujuan pembelajaran maupun pendidikan akan sangat sulit dicapai. Menjadi guru memang bukan pekerjaan yang mudah. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, dalam kaitannya dengan hubungan sosial guru juga sangat berperan. Guru dapat membentuk karakter muridnya sehingga berpengaruh juga terhadap aktivitas siswa di lingkungan dia berada. Profesi guru juga dipandang sebagai pekerjaan yang sangat baik dan mulia, masysrakat berharap banyak pada keberadaan guru. Guru juga merupakan sebuah jabatan. Tentu saja terdapat kriteria jabatan guru dijelaskan oleh Soetjipto dan Kosasi (1999) dalam National Education Association (NEA), kariteria jabatan guru meliputi: Pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan professional. Keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Kelima, jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen. Keenam, jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri. Ketujuh, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Kedelapan, jabatan yang mempunyai organisasi professional yang kuat. Untuk menjamin kualitas pekerjaan seseorang profesional maka perlu dikontrol. Ada dua bentuk kontrol dan pengawasan dalam profesi, yaitu upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan kewenangan dalam bidang hukum publik dan regulasi sendiri (self regulation), yakni pelaksanaan kontrol oleh kalangan sendiri melalui kode etik profesi. Mudah-mudahan kebijakan perlindungan profesi guru secepatnya dikeluarkan yang berupa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar para guru dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan perlindungan, baik secara preventif maupun kuratif yang akhirnya kualitas guru di Indonesia akan meningkat, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial maupun profesional. *** Semoga ***.

Minggu, 13 Desember 2015

KEBIJAKAN REVITALISASI LPTK

Menurut Menristek dan Pendidikan Tinggi, Prof Dr. Mohamad Nasir pada acara Pembukaan A-LPTSI VI di Hotel Century Jakarta pada tanggal 10 Desember 2015 bahwa rencana revitalisasi LPTK 2016 meliputi jangka pendek yaitu 2015-2016 yang meliputi: Revitalisasi rekrutmen, revitalisasi kurikulum, finalisasi Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG), sistem penjaminan mutu LPTK, penyempurnaan PPG Berasrama dan penyempurnaan program SM3T. Sedangkan jangka panjangnya menciptakan LPTK sebagai World Class University. Jumlah LPTK di Indonesia saat ini 420 buah yang terdiri dari 40 buah LPTK Negeri dan 380 buah LPTK Swasta. Permasalahan yang dihadapi oleh LPTK saat ini yaitu belum semua LPTK terstandar, disparitas kualitas, over supply lulusan pendidikan akademik/sarjana pendidikan, sebagian besar LPTK belum memiliki sekolah laboratorium dan sistem kemitraan dengan sekolah mitra/dunia industri yang terstandar. Permasalahan guru sebagai landasan penetapan kurikulum untuk penyiapan guru profesional. Permasalahan guru meliputi: Distribusi tidak merata, mistmatched antara latar belakang pendidikan dengan tugas sebagai guru, kekurangan di daerah khusus, masih banyak yang belum berkualifikasi S1, profesionalisme masih rendah, lembaga pendidikan calon guru LPTK yang belum standar, pendidikan calon guru belum mampu membentuk guru profesional. Sedangkan kurikulum baru pendidikan guru Abad ke-21 meliputi: kompetensi kepribadian (patriotik, berkarakter kuat, cerdas, responsif dan inovatif), kompetensi profesional (penguasaan substansi bidang studi), kompetensi pedagogik, kompetensi sosial (kemampuan komunikasi kependidikan yang unggul). Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 14 menyebutkan bahwa lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. Kemudian lebih lanjut UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 43, (1) sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Kementerian, kementerian lain, LPTK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat pendidik; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut Pasal 44 menyebutkan (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikat yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi. Penjelasan ayat tersebut. Pertama, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tersebut. Kedua, perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri. Pendidikan guru saat LPTK menggunakan kurikulum lama yaitu guru SD/SMP/SMA bersertifikat melalui PPG baik S! Non Kependidikan sesuai dengan bidang keilmuannya maupun S! Kependidikan untuk pemenuhan guru SD/SMP/SMA tidak bersertifikat. Sedangkan pendidikan guru dengan pendidikan profesi yaitu guru SD/SMP/SMA bersertifikat diperoleh melalui PPG, baik S1/D4 Non Kependidikan maupun S1 Kependidikan. Mekanisme menuju guru bersertifikat yaitu S1/D4 Kependidikan dan S1/D4 Non Kependidikan mengikuti tes masuk lulus dengan bekal kurang mengikuti matrikulasi kemudian mengikuti PPG dan uji kompetensi (PT + Organisasi Profesi + Kementerian terkait) menjadi guru bersertifikat. Bagi mereka yang lulus tes masuk dengan bekal baik langsung PPG kemudian uji kompetensi (PT + Organisasi Profesi + Kementerian terkait) menjadi guru bersertifikat. Masukan Asosiasi LPTK meliputi, pertama, Pendidikan Profesi Guru satu kesatuan (terintegrasi) dengan pendidikan S1 seperti dokter/dokter gigi. Kedua, selesai PPG mengikuti uji kompetensi secara nasional yang dilakukan oleh PT bekerjasama dengan organisasi profesi dan kementerian terkait. Ketiga, peserta lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi. Elemen utama Revitalisasi LPTK usulan Asosiasi LPTK menuju standarisasi meliputi, pertama, kurikulum sistem pembelajaran yang berwawasan masa depan. Kedua, sistem rekrutmen calon guru yang komprehensif (termasuk seleksi bakat dan minat). Ketiga, tatakelola kelembagaan yang akuntabel dan sistem manajemen modern. Keempat, sumber daya manusia (pendidik/dosen) yang berkualitas. Kelima, sekolah laboratorium dan sekolah mitra. Keenam, sistem penjaminan mutu khas LPTK. Kebijakan Kemenristek Dikti dalam pengembangan LPTK meliputi, pertama, diperlukan pengkajian yang mendalam tentang jumlah dan jenis LPTK, sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa calon guru, tatakelola dan penguatan kelembagaan LPTK, kurikulum dan sistem pembelajaran serta penjaminan mutu khas LPTK. Kedua, strategi kendali pertumbuhan (berbasis standar mutu LPTK mengacu kepada aturan bahwa penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru/PPG ditetapkan oleh Pemerintah. Ketiga, penguatan keilmuan pendidikan, sistem penyelenggaraan pendidikan guru, substansi ilmu, teknologi dan seni, serta olahraga yang harus dikuasai oleh calon pendidik. Akhirnya mudah-mudahan terjadi sinergitas antara Kemendikbud dengan kemenristekdikti dalam tatakelola guru dimana Kemendikbud sebagai pengguna guru diharapkan dapat memperbaiki basis data guru, dan bersama Kemenristekdikti membangun sistem pembinaan guru berkelanjutan. Sedangkan Kemenristekdikti merupakan bagian dari LPTK sebagai penyedia guru diharapkan dapat menyiapkan calon guru yang bermutu, dan bersama Kemendikbud membangun sitem pendidikan dan pembinaan guru berkelanjutan. *** Semoga ***.

Jumat, 16 Oktober 2015

PRO & KONTRA BELA NEGARA

ENDANG KOMARA Guru Besar Kopertis Wilayah IV Dpk Pada STKIP Pasundan, Ketua STKIP Pasundan, Ketua Korpri Kopertis Wilayah IV Program bela negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan dikhawatirkan sebagai upaya untuk mencegah kritik masyarakat terhadap pemerintah. Program ini dinilai memiliki konsep yang sangat luas, tak hanya berkaitan dengan militerisme namun materi dasar berhubungan dengan Pancasila sebagai dasar negara, cinta tanah air, nilai kegotong royongan, hingga kerelaan berkorban demi kepentingan negara. Yang tidak kalah penting adalah penanaman nilai-nilai moral, karakter, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun landasan yuridis bela negara adalah UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 yaitu: ‘’Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara’’. Kementerian Pertahanan akan mencetak kader bela negara yang akan dimulai bulan ini. Juga disamping itu pemerintah sedang menyiapkan konsep Undang-Undang Bela Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Konsep tersebut dinilai akan mampu meningkatkan disiplin dan etos kerja masyarakat. Menurut Mufti Makarin (2015) bela negara memiliki konsep sangat luas. Kritik korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang juga disebut bela negara. Jangan-jangan orang yang kritik pemerintah nantinya malah dianggap melawan negara. Lebih lanjut Mufti (2015) mengatakan, bela negara seharusnya lebih ditekankan untuk meningkatkan kedisiplinan, etos dan pembentukan karakter. Adapun salah satu cara terbaik melakukan program tersebut ialah melalui jalur pendidikan. Tujuannya sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme.. Menhankam Ryamizard Ryacudu (2015) berencana merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah di Indonesia. Menurutnya keberadaan kader bela negara sangat penting dan mendesak mengingat adanya kecenderungan lunturnya wawasan kebangsaan belakangan ini. Karena sistem bela negara yang kuat akan menjadikan suatu negara lebih kuat. Sasarannya dari semua kalangan yang berusia 18-50 tahun, termasuk pelajar. Pembentukan kader bela negara akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun ini akan dimulai di 45 kabupaten/kota yang berada di 11 Kodam, yang berjumlah 4.500 kader bela negara yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2015. Setelah tahap awal selama sebulan ini, secara bertahap pendadaran bela negara ini disebarluaskan di semua kalangan, profesi dan tingkatan usia, hingga angka 100 juta kader bela negara ini terbentuk. Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan bangsa dan negara. Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasysrakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya, untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Era reformasi telah banyak perubahan di hampir semua bidang kehidupan IPOLEKSOSBUDHANKAMAG. Ada perubahan positif yang bermanfaat bagi masyarakat, namun ada juga yang bersifat negatif dan pada gilirannya akan merugikan bagi keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Suasana keterbukaan pasca pemerintahan Orde Baru menyebabkan arus informasi dari segala penjuru dunia seolah tidak terbendung. Berbagai ideologi, mulai dari ekstrim kiri sampai ke ekstrim kanan, menarik perhatian bangsa kita, khususnya generasi muda untuk dipelajari, dipahami dan diterapkan dalam upaya mencari jati diri bangsa setelah selama lebih dari 30 tahun merasa terbelenggu oleh sistem pemerintahan otoriter. Salah satu dampak buruk dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam suatu sistem politik yang demokratis, namun berbagai tindakan anarkis, konflik sara dan separatisme yang sering terjadi dengan mengatasnamakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa. Kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi, telah menjadi tujuan utama semangat untuk membela negara seolah telah memudar. Menurut Anwar (2011) bahwa bela negara dapat terlihat dari sebuah kesadaran. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Kesadaran bela negara dabangun sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Oleh sebab itu pertahanan negara dilaksanakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Pertahanan semesta tidak akan dapat dimobilisasi jika warga negara yang menjadi sentral bergeraknya sistem tidak memiliki sifat dan perilaku yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Menurut Wardana (2009) bahwa, indikator perilaku bela negara antara lain: mencintai tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara. Secara fisik, bela negara diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non fifik diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara kita. *** Semoga ***.