Kamis, 28 April 2016

GURU DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ENDANG KOMARA Guru Besar Sosiologi Pendidikan, Ketua STKIP Pasundan dan Ketua Korpri Kopertis Wilayah IV

Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia yang selalu berkaitan dengan dinamika kehidupan suatu masyarakat dan bangsa. Peningkatan mutu pendidikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam usaha menyelenggarakan pencapaian pada sasaran pembangunan nasional, antara lain meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia dan penguasaannya terhadap IPTEK, serta disiplin nasional sebagai perwujudan kepatutan dalam masyarakat. Siapapun bisa menjadi menjadi pendidik jika mereka mampu memelihara, merawat, melatih, mengajar, menuntun, membimbing dan memimpin. Namun pendidik yang dimaksud di sini adalah sosok manusia bergelar guru, yang dalam berbagai bidang memiliki kelebihan dan keistimewaan karena telah memiliki kualifikasi sebagai seorang pendidik. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa syarat-syarat profesi adalah janji atau ketentuan yang harus dimiliki sekaligus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian tertentu termasuk guru. Setiap anggota profesi harus meningkatkan kemampuannya, tidak terkecuali profesi guru agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Menurut Sanusi (1991:23) mengemukakan enam asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan yaitu, pertama, subjek pendidik adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan serta dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya. Sementara itu pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia. Kedua, pendidikan dilakukan secara internasional, yakni secara sadar bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional maupun lokal, yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik dan pengelola pendidikan. Ketiga, teori-teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotesis dalam menjawab masalah pendidikan. Keempat, pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi unggul tersebut. Kelima, inti pendidikan terjadi pada prosesnya, yakni situasi di mana terjadi dialog antara peserta didik ke arah yang dikehendaki oleh pendidik agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat. Keenam, sering terjadi dilema antara tujuan utama pendidikan, yaitu menjadikan manusia menjadi manusia yang baik (dimensi intrinsik) dengan misi instrumental yakni yang merupakan alat untuk perubahan atau mencapai suatu tujuan yang diharapkan.. Dalam menyambut pelaksanaan Masyarakat ekonomi ASEAN yang dimulai akhir Desember 2015 maka Indonesia sebagai salah satu negara tergabung di dalamnya harus siap menghadapi pasar bebas ekonomi Asean tersebut. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang di dalamnya terjadi adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Indonesia dan negara-negara di wilayah Asean telah menyepakati perjanjian MEA atau AEC pada Tahun 2015, telah disepakati untuk pembentukan komunitas ekonomi ASEAN dan mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja. Kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga sektor-sektor lainnya tak terkecuali sektor pendidikan sebagai modal membangun sumber daya manusia yang kompetitif. Era perdagangan bebas ASEAN, harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain. Oleh karenanya pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas, mutu sekolah maupun perguruan tinggi melalui sertifikasi, akreditasi, standarisasi, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik dan rekrutmen pendidik yang profesional. Saat ini jumlah pengusaha (entrepreneur) di Tanah Air sekitar 1,7 persen dari total populasi. Bandingkan dengan Malaysia yang mencapai 5 persen, Singapura 7 persen, Jepang 10 persen, dan Amerika 12 persen. Suatu keadaan ini hendaknya mendapat perhatian dari para pemerhati pendidikan. Artinya segala kebijakan pemerintah mengenai sistem pendidikan nasional hendaklah mengarah pada peningkatan mutu bukan sekedar peningkatan biaya yang selama ini kita rasakan. Fungsi agent of social change yang melekat pada jati diri pendidik saat ini hendaklah bukan sebatas slogan-slogan demontratif saja, namun suatu pemikiran yang rekonstruktif dan solutif terhadap permasalahan seputar pendidikan yang dapat disumbangkan oleh pendidik terhadap pihak terkait, dan melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Sehingga suatu komunikasi antar pendidik, masyarakat dan pemerintah dapat berjalan dengan baik yang akhirnya akan menghasilkan suatu argument dan saran sebagai solusi bagi kebuntuan permasalahan pendidikan. Memasuki era MEA, akan mincul sejumlah kekhawatiran tentang tenaga profesional ASEAN yang akan membanjiri pasar tenaga kerja Indonesia. Kondisi ini tidak luput karena masalah rendahnya daya saing nasional dibanding dengan negara ASEAN lainnya. Hal tersebut ditambah dengan rendahnya tingkat kewirausahaan dan kesipan teknologi nasional yang masih jauh dibanding negara ASEAN lain. Dan kesiapan menghadapi Era MEA tidak luput dari peran guru profesional sebagai pencetak para sumber daya manusia yang kelak akan menjadi pelaku di Era MEA. Telah terjadi pergeseran paradigma pembelajaran bahwa seorang guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dan mengobservasi dari berbagai sumber pembelajaran. Para peserta didik tidak hanya mampu menyelesaikan masalah tapi juga merumuskan masalah sehingga peserta didik dilatih untuk berpikir analitis bukan mekanistis. Entrepreneurship merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam entrepreneurship dibutuhkan sikap mental positif sebagai landasan smart technoprenuer. ‘’Terus menciptakan mimpi dan berusaha untuk mengejarnya. Ambil langkah untuk memulai usaha walaupun tanpa uang tunai dan terima kegagalan sebagai pelajaran. *** Semoga ***.

Kamis, 07 April 2016

PERLINDUNGAN PROFESI GURU

ENDANG KOMARA Guru Besar Sosiologi Pendidikan, Ketua STKIP Pasundan dan Ketua Korpri Kopertis Wilayah IV . Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan disahkannnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengesahan undang-undang tersebut membawa konsekuensi dan implikasi terhadap pendidikan termasuk guru. Pasal 40 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidik berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual. Kekuatan dan semangat penyelenggaraan pendidikan juga makin bertambah dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menjadi payung hukum untuk guru ASN mupun bukan ASN, baik di dalam maupun di luar negeri. Meskipun pada beberapa bagian masih menjadi perbincangan, undang-undang ini mengatur secara detail berbagai aspek berkenaan dengan kedudukan, peran dan fungsi guru, hak dan kewajiban guru, dan kompetensi guru. Langkah Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimaksudkan untuk membangun profesionalisme guru. Substansi materi yang diatur dalam undang-undang ini adalah memberdayakan dan meningkatkan kualitas guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sehingga profesi guru perlu dikembangkan sebagai profesi yang sejahtera, bermartabat dan terlindungi. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Perlindungan bagi guru merupakan perintah undang-undang. Dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual (Pasal 14 ayat 1 butir e). perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta HKI. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas serta hambatan melaksanakan studi lanjut. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Perlindungan HKI mencakup hak cipta (copyright) dan hak kekayaan industri. Guru diwajibkan menjadi anggota organisasi profesi [Pasal 41 ayat (3)]. Melalui organisasi profesi, guru dapat memperjuangkan hak-haknya dalam perlindungan profesi seperti yang dinyatakan dalam [Pasal 42 butir c]. Guru wajib menaati kode etik profesi yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Guru (pasal 44 ayat (1)]. Berkaitan dengan hak perlindungan profesi, pemerintah menjamin hak-hak guru untuk memperoleh perlindungan profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bagian Ketujuh Pasal 39 ayat (4), yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut: Pertama, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, pemberian imbalan yang tidak wajar. Ketiga, pembatasan dalam menyampaikan pandangan. Keempat, pelecehan terhadap profesi. Kelima, pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan bagi guru sebagaimana dimaksud yakni berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan perlindungan profesi guru berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tantang Aparatur Sipil Negara. Pedoman tersebut menyatakan bahwa peraturan perundangan menjadi payung hukum bahwa profesi guru harus dilindungi. Dengan demikian, perlindungan profesi guru, jika dilihat dari prasyarat ketentuan hukum telah dapat ditaati dan dilaksanakan. Hak tersebut terjadi karena secara komprehensif telah diatur baik dari segi kewenangan dan kekuasaan, maupun kekuatan hukumnya. Pada dasarnya perlindungan profesi merupakan kebutuhan bagi guru demi kelancaran dalam melaksanakan tugas. Sedangkan dari segi kekuatan hukum telah ada peraturan perundang-undangan. Perlu diperhatikan bahwa keterkaitan perlindungan guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memerlukan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjelasan teknis dalam penerapannya. Menurut Surya (2005), guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian dalam materi maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Dengan demikian profesional guru adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi keguruan. Guru merupakan sebuah profesi yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Guru merupakan pelaksana jalannya pendidikan dan pembelajaran. Tanpa adanya guru, tujuan pembelajaran maupun pendidikan akan sangat sulit dicapai. Menjadi guru memang bukan pekerjaan yang mudah. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, dalam kaitannya dengan hubungan sosial guru juga sangat berperan. Guru dapat membentuk karakter muridnya sehingga berpengaruh juga terhadap aktivitas siswa di lingkungan dia berada. Profesi guru juga dipandang sebagai pekerjaan yang sangat baik dan mulia, masysrakat berharap banyak pada keberadaan guru. Guru juga merupakan sebuah jabatan. Tentu saja terdapat kriteria jabatan guru dijelaskan oleh Soetjipto dan Kosasi (1999) dalam National Education Association (NEA), kariteria jabatan guru meliputi: Pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan professional. Keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Kelima, jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen. Keenam, jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri. Ketujuh, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Kedelapan, jabatan yang mempunyai organisasi professional yang kuat. Untuk menjamin kualitas pekerjaan seseorang profesional maka perlu dikontrol. Ada dua bentuk kontrol dan pengawasan dalam profesi, yaitu upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan kewenangan dalam bidang hukum publik dan regulasi sendiri (self regulation), yakni pelaksanaan kontrol oleh kalangan sendiri melalui kode etik profesi. Mudah-mudahan kebijakan perlindungan profesi guru secepatnya dikeluarkan yang berupa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar para guru dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan perlindungan, baik secara preventif maupun kuratif yang akhirnya kualitas guru di Indonesia akan meningkat, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial maupun profesional. *** Semoga ***.

Minggu, 13 Desember 2015

KEBIJAKAN REVITALISASI LPTK

Menurut Menristek dan Pendidikan Tinggi, Prof Dr. Mohamad Nasir pada acara Pembukaan A-LPTSI VI di Hotel Century Jakarta pada tanggal 10 Desember 2015 bahwa rencana revitalisasi LPTK 2016 meliputi jangka pendek yaitu 2015-2016 yang meliputi: Revitalisasi rekrutmen, revitalisasi kurikulum, finalisasi Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG), sistem penjaminan mutu LPTK, penyempurnaan PPG Berasrama dan penyempurnaan program SM3T. Sedangkan jangka panjangnya menciptakan LPTK sebagai World Class University. Jumlah LPTK di Indonesia saat ini 420 buah yang terdiri dari 40 buah LPTK Negeri dan 380 buah LPTK Swasta. Permasalahan yang dihadapi oleh LPTK saat ini yaitu belum semua LPTK terstandar, disparitas kualitas, over supply lulusan pendidikan akademik/sarjana pendidikan, sebagian besar LPTK belum memiliki sekolah laboratorium dan sistem kemitraan dengan sekolah mitra/dunia industri yang terstandar. Permasalahan guru sebagai landasan penetapan kurikulum untuk penyiapan guru profesional. Permasalahan guru meliputi: Distribusi tidak merata, mistmatched antara latar belakang pendidikan dengan tugas sebagai guru, kekurangan di daerah khusus, masih banyak yang belum berkualifikasi S1, profesionalisme masih rendah, lembaga pendidikan calon guru LPTK yang belum standar, pendidikan calon guru belum mampu membentuk guru profesional. Sedangkan kurikulum baru pendidikan guru Abad ke-21 meliputi: kompetensi kepribadian (patriotik, berkarakter kuat, cerdas, responsif dan inovatif), kompetensi profesional (penguasaan substansi bidang studi), kompetensi pedagogik, kompetensi sosial (kemampuan komunikasi kependidikan yang unggul). Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 14 menyebutkan bahwa lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. Kemudian lebih lanjut UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 43, (1) sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Kementerian, kementerian lain, LPTK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat pendidik; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut Pasal 44 menyebutkan (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikat yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi. Penjelasan ayat tersebut. Pertama, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tersebut. Kedua, perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri. Pendidikan guru saat LPTK menggunakan kurikulum lama yaitu guru SD/SMP/SMA bersertifikat melalui PPG baik S! Non Kependidikan sesuai dengan bidang keilmuannya maupun S! Kependidikan untuk pemenuhan guru SD/SMP/SMA tidak bersertifikat. Sedangkan pendidikan guru dengan pendidikan profesi yaitu guru SD/SMP/SMA bersertifikat diperoleh melalui PPG, baik S1/D4 Non Kependidikan maupun S1 Kependidikan. Mekanisme menuju guru bersertifikat yaitu S1/D4 Kependidikan dan S1/D4 Non Kependidikan mengikuti tes masuk lulus dengan bekal kurang mengikuti matrikulasi kemudian mengikuti PPG dan uji kompetensi (PT + Organisasi Profesi + Kementerian terkait) menjadi guru bersertifikat. Bagi mereka yang lulus tes masuk dengan bekal baik langsung PPG kemudian uji kompetensi (PT + Organisasi Profesi + Kementerian terkait) menjadi guru bersertifikat. Masukan Asosiasi LPTK meliputi, pertama, Pendidikan Profesi Guru satu kesatuan (terintegrasi) dengan pendidikan S1 seperti dokter/dokter gigi. Kedua, selesai PPG mengikuti uji kompetensi secara nasional yang dilakukan oleh PT bekerjasama dengan organisasi profesi dan kementerian terkait. Ketiga, peserta lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi. Elemen utama Revitalisasi LPTK usulan Asosiasi LPTK menuju standarisasi meliputi, pertama, kurikulum sistem pembelajaran yang berwawasan masa depan. Kedua, sistem rekrutmen calon guru yang komprehensif (termasuk seleksi bakat dan minat). Ketiga, tatakelola kelembagaan yang akuntabel dan sistem manajemen modern. Keempat, sumber daya manusia (pendidik/dosen) yang berkualitas. Kelima, sekolah laboratorium dan sekolah mitra. Keenam, sistem penjaminan mutu khas LPTK. Kebijakan Kemenristek Dikti dalam pengembangan LPTK meliputi, pertama, diperlukan pengkajian yang mendalam tentang jumlah dan jenis LPTK, sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa calon guru, tatakelola dan penguatan kelembagaan LPTK, kurikulum dan sistem pembelajaran serta penjaminan mutu khas LPTK. Kedua, strategi kendali pertumbuhan (berbasis standar mutu LPTK mengacu kepada aturan bahwa penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru/PPG ditetapkan oleh Pemerintah. Ketiga, penguatan keilmuan pendidikan, sistem penyelenggaraan pendidikan guru, substansi ilmu, teknologi dan seni, serta olahraga yang harus dikuasai oleh calon pendidik. Akhirnya mudah-mudahan terjadi sinergitas antara Kemendikbud dengan kemenristekdikti dalam tatakelola guru dimana Kemendikbud sebagai pengguna guru diharapkan dapat memperbaiki basis data guru, dan bersama Kemenristekdikti membangun sistem pembinaan guru berkelanjutan. Sedangkan Kemenristekdikti merupakan bagian dari LPTK sebagai penyedia guru diharapkan dapat menyiapkan calon guru yang bermutu, dan bersama Kemendikbud membangun sitem pendidikan dan pembinaan guru berkelanjutan. *** Semoga ***.

Jumat, 16 Oktober 2015

PRO & KONTRA BELA NEGARA

ENDANG KOMARA Guru Besar Kopertis Wilayah IV Dpk Pada STKIP Pasundan, Ketua STKIP Pasundan, Ketua Korpri Kopertis Wilayah IV Program bela negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan dikhawatirkan sebagai upaya untuk mencegah kritik masyarakat terhadap pemerintah. Program ini dinilai memiliki konsep yang sangat luas, tak hanya berkaitan dengan militerisme namun materi dasar berhubungan dengan Pancasila sebagai dasar negara, cinta tanah air, nilai kegotong royongan, hingga kerelaan berkorban demi kepentingan negara. Yang tidak kalah penting adalah penanaman nilai-nilai moral, karakter, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun landasan yuridis bela negara adalah UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 yaitu: ‘’Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara’’. Kementerian Pertahanan akan mencetak kader bela negara yang akan dimulai bulan ini. Juga disamping itu pemerintah sedang menyiapkan konsep Undang-Undang Bela Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Konsep tersebut dinilai akan mampu meningkatkan disiplin dan etos kerja masyarakat. Menurut Mufti Makarin (2015) bela negara memiliki konsep sangat luas. Kritik korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang juga disebut bela negara. Jangan-jangan orang yang kritik pemerintah nantinya malah dianggap melawan negara. Lebih lanjut Mufti (2015) mengatakan, bela negara seharusnya lebih ditekankan untuk meningkatkan kedisiplinan, etos dan pembentukan karakter. Adapun salah satu cara terbaik melakukan program tersebut ialah melalui jalur pendidikan. Tujuannya sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme.. Menhankam Ryamizard Ryacudu (2015) berencana merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah di Indonesia. Menurutnya keberadaan kader bela negara sangat penting dan mendesak mengingat adanya kecenderungan lunturnya wawasan kebangsaan belakangan ini. Karena sistem bela negara yang kuat akan menjadikan suatu negara lebih kuat. Sasarannya dari semua kalangan yang berusia 18-50 tahun, termasuk pelajar. Pembentukan kader bela negara akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun ini akan dimulai di 45 kabupaten/kota yang berada di 11 Kodam, yang berjumlah 4.500 kader bela negara yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2015. Setelah tahap awal selama sebulan ini, secara bertahap pendadaran bela negara ini disebarluaskan di semua kalangan, profesi dan tingkatan usia, hingga angka 100 juta kader bela negara ini terbentuk. Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan bangsa dan negara. Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasysrakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya, untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Era reformasi telah banyak perubahan di hampir semua bidang kehidupan IPOLEKSOSBUDHANKAMAG. Ada perubahan positif yang bermanfaat bagi masyarakat, namun ada juga yang bersifat negatif dan pada gilirannya akan merugikan bagi keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Suasana keterbukaan pasca pemerintahan Orde Baru menyebabkan arus informasi dari segala penjuru dunia seolah tidak terbendung. Berbagai ideologi, mulai dari ekstrim kiri sampai ke ekstrim kanan, menarik perhatian bangsa kita, khususnya generasi muda untuk dipelajari, dipahami dan diterapkan dalam upaya mencari jati diri bangsa setelah selama lebih dari 30 tahun merasa terbelenggu oleh sistem pemerintahan otoriter. Salah satu dampak buruk dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam suatu sistem politik yang demokratis, namun berbagai tindakan anarkis, konflik sara dan separatisme yang sering terjadi dengan mengatasnamakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa. Kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi, telah menjadi tujuan utama semangat untuk membela negara seolah telah memudar. Menurut Anwar (2011) bahwa bela negara dapat terlihat dari sebuah kesadaran. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Kesadaran bela negara dabangun sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Oleh sebab itu pertahanan negara dilaksanakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Pertahanan semesta tidak akan dapat dimobilisasi jika warga negara yang menjadi sentral bergeraknya sistem tidak memiliki sifat dan perilaku yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Menurut Wardana (2009) bahwa, indikator perilaku bela negara antara lain: mencintai tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara. Secara fisik, bela negara diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non fifik diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara kita. *** Semoga ***.

Senin, 05 Oktober 2015

PERGURUAN TINGGI & PENINGKATAN MUTU

ENDANG KOMARA Guru Besar Kopertis Wilayah IV Dpk Pada STKIP Pasundan, Ketua STKIP Pasundan, Ketua Korpri Kopertis Wilayah IV Berdasarkan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Kemenristek Dikti terdapat 243 PTS yang statusnya dinyatakan nonaktif. Sebanyak 47 diantaranya ada di Jawa Barat. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Prof. Dr. Ainun Naim bahwa, kampus berstatus nonaktif tidak berarti penyelenggaraan kegiatan perkuliahan dihentikan. Akan tetapi untuk sementara kampus tersebut tidak diperkenankan menerima mahasiswa semester baru, hingga status kampus tersebut dinyatakan aktif kembali. Jika kampus nonaktif ini tidak bisa menyelenggarakan perkuliahan agar mahasiswa dipindahkan ke perguruan tinggi lain. Seluruh PTS yang berstatus nonaktif tersebut terindikasi melakukan pelanggaran mulai dari masalah laporan akademik, rasio jumlah dosen dan mahasiswa yang tidak ideal (rasio ideal untuk perguruan tinggi adalah1:30 untuk ilmu eksakta dan 1:45 untuk ilmu sosial), pelanggaran peraturan perundang-undangan, hingga masalah sengketa yayasan. Tuntutan masyarakat terhadap terhadap mutu pendidikan tinggi (PT) semakin meningkat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat melahirkan ilmuwan yang mandiri dan inovatif untuk membangun masyarakat. Inovasi yang dikembangkan perguruan tinggi perlu sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat yang cenderung berubah. Perguruan tinggi merupakan wadah pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, yaitu manusia yang memiliki kompetensi akademik, profesional dan intelektual. Sumber daya manusia yang menguasai sains dan teknologi, perguruan tinggi juga harus mengembangkan sains dan teknologi sehingga bisa berkembang dan bersaing, terutama dalam menghadapi MEA 2015, yang akan diberlakukan akhir tahun ini. Banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan tinggi. Faktor yang dominan yang mempengaruhi mutu pendidikaan tinggi adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama tenaga akademik, minimal enam orang dosen tetap untuk Strata 1 berijazah S2, enam orang doktor dosen tetap untuk Strata 2, serta enam orang doktor dan dua orang guru besar dosen tetap untuk Strata 3. Tenaga akademik merupakan faktor kunci dalam internal perguruan tinggi yang dapat menjadi penentu keberhasilan organisasi perguruan tinggi. Faktor internal ini sifatnya dapat dikendalikan oleh pelaku organisasi perguruaan tinggi yang terlibat dengan pencapaian tujuan. Menurut Soeparna dan Ridwan Saidi (2004) bahwa, sumber daya manusia merupakan asset paling berharga bagi suatu perguruan tinggi, dan sering dianggap sebagai keunggulan kompetitif dibandingkan industri, bisnis dan sektor pemerintahan. Salah satu kekuatan internal perguruan tinggi adalah adanya tenaga akademik yang berkualitas tinggi, yang ditandai dengan banyaknya jumlah dosen yang menguasai bidang dan disiplin ilmu yang memiliki kualifikasi S2, S3 dan guru besar. Oleh karena itu pengembangan terhadap sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting dalam setiap perguruan tinggi. Salah satu cara untuk memperbaiki lembaga pendidikan adalah dengan melakukan pembinaan sumber daya manusia tenaga kependidikan agar mampu menjadi agent of change. Ini artinya, tingkat kualitas tenaga kependidikan yang mendapat pengembangan dan pembinaan profesi akan berimplikasi terhadap peningkatan mutu dan keberhasilan pendidikan tinggi. Pengembangan dan peningkatan kualitas dosen sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perguruan tinggi. Pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas dosen dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama, tuntutan terhadap pencapaian target akhir pendidikan tinggi yaitu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi sebagaimana tujuan pendidikan nasional yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kedua, adanya sorotan negataif terhadaap perguruan tinggi tentang rendahnya kualitas dalam belajar mengajar yang hanya mementingkan hafalan, rendahnya motivasi dosen menjalankan tugasnya, rendahnya kualitas publikasi ilmiah serta sedikitnya buku berkualitas tinggi yang ditulis oleh seorang dosen. Peningkatan kualitas tenaga akademik ini dilakukan sebagai upaya peningkatan profesionalisme tenaga akademik, baik dalam bidang pembelajaran , penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan profesi dan mendidik bagi para dosen. Pasalnya, kedua unsur ini sangat perlu dalam pengembangan peserta didik dan dosen. Tanpa dididik dengan baik, perguruan tinggi akan menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian tertentu tetapi tidak dibarengi oleh perkembangan moral dan mental yang memadai. Lulusan seperti ini sangat berbahaya bagi masyarakat dan bangsa. Sementara itu, profesi dosen mutlak perlu dikembangkan agar dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan zaman. Setiap perguruan tinggi seyogyanya terlibat dalam program pengembangan mengingat ia hidup dalam lingkungan yang selalu berubah dan berkembang yang terkadang mengandung ketidakpastian yang tinggi. Penelitian dan pengembangan diharapkan memunculkan inovasi pendidikan yang bermanfaat bagi lembaga pendidikaan tinggi dan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan sebagai fasilitas pendidikan secara bersama untuk memperoleh efek sinergik dalam meningkatkan mutu lulusan sehingga mereka mampu bersaing secara kompetitif pada era globalisasi. Inilah salah satu peranan penting perguruan tinggi yang dituntut untuk mampu menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Langkah penting yang dapat dilakukan lembaga pendidikan tinggi adalah dengan mengembangkan program pembinaan profesi dosen yang meliputi bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi berkualitas harus mampu mengembangkan potensi mahasiswa agar bisa menjadi sarjana yang bertaqwa, cakap, bermartabat, bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat, dan bisa berkompetisi dalam pasar global; serta memberi solusi bagi pembangunan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan dan menciptakan pengetahuan dana teknologi yang meningkatkan daya saing (lulusan, perguruan tinggi, daerah, bangsa) membangun knowledge capital melalui riset dan pemberdayaan masyarakat. *** Semoga ***.

KEPEMIMPINAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Prof. Dr. Endang Komara, M.Si

I. Latar Belakang Mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of social change) dalam masyarakat begitu besar. Hal ini membawa konsekuensi serius dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa dalam perspektif masyarakat adalah kaum terdidik yang mampu menjadi motorik (pengagas sekaligus penggerak) perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Jumlah mahasiswa Indonesia saat ini baru 4,8 juta orang. Bila dihitung terhadap populasi penduduk berusia 19-24 tahun, maka angka partisipasi kasarnya baru 18,4 persen. Apabila dihitung terhadap populasi usia 19-30 tahun, angka partisipasi kasarnya baru 23 persen. Jumlah ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Menurut Mendiknas (2014), APK 30 persen artinya, 30 persen dari penduduk berusia 19-23 tahun bisa menikmati bangku perguruan tinggi. Ia mengatakan, dengan APK 30 persen itu kualitas bangsa akan meningkat dan pertumbuhan ekponomi Indonesia bisa lebih baik dari angka sekarang yang mencapai 6 persen. Bahkan, pada tahun 2045 mendatang Indonesia bisa meraih pendapatan perkapita 46.900 dollar AS. Pendidikan merupakan mesin mobilitas vertikal sosial ekonomi dan budaya. Kepemimpinan dalam konsep Al-Qur’an disebutkan dengan istilah Imamah, pemimpin dengan istilah imam. Al-Qur’an mengaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman, dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman, baik kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan maupun kezaliman dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus mengetahui keadaan umatnya, merasakan langsung penderitaan mereka. Seorang pemimpin harus melebihi umatnya dalam segala hal: keilmuan dan perbuatan, pengabian dan ibadah, keberanian dan keutamaan, sifat, perilaku dan lainnya. II. Pembahasan Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang sehingga ia memperoleh rasa hormat (respect), pengakuan (recognition), kepercayaan (trust), ketaatan (obedience), dan kesetiaan (loyality) untuk memimpin kelompoknya dalam kehidupan bersama menuju tujuan yang diharapkan. Secara sederhana, apabila berkumpul 3 (tiga) orang atau lebih kemudian salah seorang diantara mereka ‘’mengajak’’ teman-temannya untuk melakukan sesuatu seperti: nonton film, bermain sepak bola, dan lain-lain, orang tersebut telah melakukan ‘’kegiatan memimpin’’, karena ada unsur ‘’mengajak’’ dan mengkoordinasi, ada teman dan ada kegiatan dan sasarannya. Tetapi, dalam merumuskan batasan atau definisi kepemimpinan ternyata bukan merupakan hal yang mudah dan banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang kepemimpinan yang tentu saja menurut pandangannya masing-masing. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: 1. Koontz & O’donnel, kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. 2. Wexley & Yurki (1977), kepemimpinan mengandung arti mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga, dalam tugasnya atau merubah tingkah laku mereka. 3. Georger R. Terry, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Arti keepemimpinan Imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, berdua, keluarga bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagai tujuannya. Kepemimpinan Islam sudah merupakan fitrah bagiann setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia diamanahi Allah untuk menjadi khalifah Allah (wakil Allah) di muka bumu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ‘’Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’’ Mereka berkata: ‘’Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’’ Tuhan berfirman: ‘’Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’’ (Q.S. al-Baqarah:30). Kholifah bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Sekaligus sebagai abdullah (hamba Allah) yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalan Allah. Sabda Rasulullah: ‘’Setia kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya (responsibilitinya)’’. Manusia yang diberi amanah dapat memelihara amanah teresebut dan Allah telah melengkapi manusia dengan kemampuan konseptual atau potensi (fitrah): dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: ‘’Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang-orang yang benar!’’ (Q.S. al-Baqarah:31) serta hendak bebas untuk menggunakan dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Konsep amanah yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah fil ardli menempati posisi sentral dalam kepemimpinan Islam. Logislah bila konsep amanah kekhalifahan yang diberikan kepada manusia menuntut terjalinnya hubungan atau interaksi yang sebaik-baiknya antara manusia dengan pemberi amanah (Allah), yaitu: Pertama, mengerjakan semua perintah Allah. Kedua, menjauhi semua larangan-Nya. Ketiga, ridha (ikhlas) menerima semua hukum-hukum atau ketentuannya. Selain hubungan dengan pemberi amanah (Allah), juga membangun hubungan baik dengan sesama manusia serta lingkuingan yang diamanahkan kepadanya (Q.S. Ali Imran:112). Tuntutannya, diperlukan kemampuan memimpin atau mengatur hubungan vertikal manusia dengan Sang pemberi (Allah) amanah dan interaksi horizontal dengan sesamanya. Jika kita memperhatikan teori-teori tentang funhsi dan peran seorang pemimpin yang digagas dan dilontarkan oleh pemikir-pemikir dari dunia barat, maka kita akan menemukan bahwa aspek kepemimpinan itu sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas maupun kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan memgkoordinasi secara horizontal semata. Konsep Islam, kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian, dalam teori manajemen, fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan (planning and decision maker), pengorganisasian (organization), kepemimpinan dan motivasi (leading and mpotivation), pengawasan (controling) dan lain-lain. Konsep kepemimpinan Rasulullah dalam konteks modern tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad Saw adalah seorang pemimpin yang sangat berhasil dan sukses secara gemilang. Dalam menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kepemimpinan maka ada beberapa metode yang dapat dijadikamn pedoman dari kepemimpinan Rasulullah Saw yaitu: a. Selalu Dibimbing Wahyu. Dalam kepemimpinan Rasulullah selalu dibimbing oleh wahyu ini adalah kunci dari kepemimpinan Rasulullah. Dalam memimpin umat menuju jalan allah nabi selalu dibimbing oleh wahyu. b. Menghidupkan Syura. Rahasia selanjutnya adalah syura atau musyawarah. Rasulullah yang memiliki kedudukan sangat mulia itu banyak melakukan musyawarah dengan para sahabat dalam urusan yang tidak diatur oleh wahyu. c. Keteladanan. Selain itu kunci keteladanan Rasulullah adalah keteladanan dimana beliau selalu satu kata satu perbuatan. Keteladanan adalah cara paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif. d. Egaliter. Nabi adalah seorang yang egaliter. Egaliternya nabi dapat dilihat dari panggilan yang digunakan oleh nabi kepada umatnya dengan sebutan sahabat yang menunjukkan kesetaraan. e. Mementingkan kaderisasi. Dalam memimpin Rasulullah selalu memikirkan kaderisasi, yang dikader dengan tempaan yang luar biasa untuk menjadikan regenerasi ketika pada akhirnya wafat. Seorang pemimpin tidak boleh mematikan kader yang akan tumbuh. f. Integritas pribadi. Selanjutnya adalah Rasulullah memiliki akhlaqul karimah, nabi adalah pemimpin yang peduli, penuh empati, penyantun, lemah lembut, pemaaf, disiplin, kerja keras, menghormati waktu dan sifat terpuji lainnya. Sifat itulah yang menjadi referensi dan rujukan bagi para sahabat dalam berperilaku. Urusan kepemimpinan dalam islam merupakan salah satu kewajiban agama diantara kewajiban lainnya, sebab agama tidak mungkin tegak tanpa pemimpin. Hal ini erat kaitannya dengan fitrah manusia, dimana setiap manusia dilahirkan untuk menjadoi seorang pemimpin. Seperti sabda Rasulullah, ‘’setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya’’ (HR. Bukhari dan Muslim). Hanya tingkatan pemimpin itu yang berbeda, ada yang memimpin dal;am l;ingkup kecil sepertyi lingkup keluarga, sampai lingkup yang paling besar seperti menjadi pemimpin suatu negara. Namun di level manapun seorang pemimpin pasti ingin menjadi pemimpin yangh sukses dan ditaati. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu membawa perubahan yang lebih baik pada yang dipimpinnya. Kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh pangkau maupun jabatan seseorang. Kemimpinan adalah sesuatu yang muincul dari dalam damn merupakan buah dari keputusan seseorang untuk mau menjadi pemimpin, baik bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitarnya, maupun lingkungan masyarakat luas atau negara. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil proses dari perubahan karakter atau transformasi imnternal dalam diri seseorang. Kepemimpinan nukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang dalam diri seseorang. Ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi perdamaian dalam diri (inner peace) dan membentuk bangunan karaketr yang kokoh, ketika setiap ucapan dan tindkannya mulai memberikan pengaruh pada lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, maka pada saat itulah seseorang lahir menjadi pemimpin sejati. Pemimpin sejati bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Nabi Muhammad Saw adalah pemimpin yang sangat berhasil. Belaiu berhasil merubah masyarakat Arab yang awalnya berperilaku jahiliyah menjadi masysrakat madani yang berperadaban tinggi dan mulia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kepemimpinan Rasulullah sangat berhasil diantaranya: 1) Sejak kecil; beliau telah memili,ki kepribadian yang mulia. 2) Dalam hal memimpin selalu berpedoman pada aturan, dalam hal ini adalah wahyu Allah. 3) Dalam hal yang bersifat ijtihadiyah belaiu selalu bermusyawarah dengan para sahabat. 4) Sebagai seorang pemimpin, belaiu selalu bersama umatnya dan merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. 5) Dalam memimpin, beliau tidak hanya membimbing dan mengarahkan dari balik meja, tetapi beliau terjun langsungh ke lapangan. 6) Belaiu sangat konsisten dengan apa yang disampaikan. 7) Belaiu sangat baik hati, lemah lembut, sederhana, jujr, amanah dan bersahaja. Mahasiswa sebagai puncak generasi muda merupakan ladang utama orang-orang yang mempunyai kreatif tinggi. Mahasiswa yang berilmu pengetahuan luas, menyukai hal-hal yang baru, bersemangat yang tinggi, berpikir kritis, dan berkepedulian sosial tinggi, merupakan agen yang mampu mengembangkan perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Mahasiswa yang telah berani berwirausaha membutkikan bahwa usaha yang dilakukan mereka dapat membuahkan hasil yang manis karena selain menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, menambah pengalaman diri sendiri, juga dapat memotivasi mahasiswa lain untuk melakukan hal yang serupa (Astuti, 2011). Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas Bab VI bagian keempat pasal 19, mahasiswa adalah sebuah akademis untuk siswa/murid yang telah sampai pada jenjang pendidikan tertentu dalam masa pembelajarannya. Kata ‘’maha’’ berarti tinggi, paling, sementara ‘’siswa’’ berarti pelajar, subjek (bukan objek) pembelajaran. Begitu singkatnya bila diartikan secara harfiah. Sehingga dalam pengertian dari segi bahasa. Mahasiswa lebih kurang berarti pelajar yang tinggi (dalam hal ilmu) atau pelajar yang telah mencapai jenjang pendidikan tinggi 9Universitas). Mahasiswa sebagai agent of change (pelaku perubahan) dituntut untuk dapat memberikan perubahan yang positif bagi lingkungannya. (Arshad, 2010). Gelar yang disandang mahasiswa ini membawa konsekuensi serius dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa dalam perspektif masyarakat adalah kaum terdidik yang mampu menjadi motorik (penggagas sekaligus penggerak) perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka dengan demikian, pengharapan masyarakat akan kontribusi nyata mahasiswa begitu besar. Menyoal kontribusi mahasiswa dalam masyarakat yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pembelajaran, penelitian dan pengabdian masysarakat. Pembelajaran memang menjadi konsekuensi logis dari seorang pelajar. Sementara penelitian dilakukan untuk melengkapi proses pembelajaran itu sendiri. Sesdangkan pengabdian masyarakat adalah akumulasi dari proses pembelajaran dan penelitian yang bersifat aplikatif. Sebagai salah satu kelompok sosial yang merupakan bagian dari masyarakat, mahasiswa berperan sebagai kontrol sosial dan menjadi golongan masyarakat yang memberikan perubahan. Di dalam civil society mahasiswa harus memberikan peranan yang adil, egaliter, beretika, aspiratif, partisipatif, dan nonhegemonik. Intinya kekuatan mahasiswa terletak pada ide, pemikiran dan gagasannya. III. Kesimpulan 1. Kepemimpinan mahasiswa harus dilandasi dengan prinsip kepemimpinan: Pertama, bertaqwa kepada allah. Kepemimpinan yang dilandasi dengan taqwa akan melahirkan suatu sistem masyarakat yang tidak mengenal diskriminasi di antara mereka sebab pemimpin dalam menjalankan tugas kepemimpinannya lebih merupakan pengabdian kepada masyarakat sekaligus dalam rangka beribadah kepada Allah Swt. Kedua, menjadikan pemimpin sebagai amanah. Sesungguhnya pemimpin itu adalah amanah dari allah Swt, sehingga tidak saja harus dipertanggungjawabkan di dunia akan tetapi juga harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Banyak di antara kita yang tidak menyadari, bahwa seorang pemimpin sejati seringkali tidak diketahui keberadaannya oleh mereka yang dipimpin. Bahkan ketika misi dan tugas terselesaikan, maka seluruh anggota tim akan mengatakan bahwa merekalah yang melakukan sendiri. Pemimpin sejati adalah seorang pemberi semangat (encourager), motivator, inspirator dan maximizer . konsep pemikiran seperti itu adalah sesuatu yang baru dan mungkin tidak bisa diterima oleh para pemimpin konvensional yang justru mengharapkan penghormatan dan pujian (honor and praise) dari mereka yang dipimpin. 2. Kepemimpinan Rasulullah sangat berhasil diantaranya: sejak kecil beliau telah memiliki kepribadian yang mulia, dalam hal memimpin selalu berpedoman pada aturan, dalam hal ini adalah wahyu Allah. Dalam hal yang bersifat ijtihadiyah beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Sebagai seorang pemimpin beliau selalu bersama umatnya dan merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Dalam memimpin, beliau tidak hanya membimbing dan mengarahkan dari balik meja, tetapi beliau terjun langsung ke lapangan. Beliau sangat konsisten dengan apa yang disampaikan. Beliau sangat baik hati, lemah lembut, sederhana, amanah dan bersahaja. DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Yaman. 2010. Peranan Mahasiswa dalam Pengembangan Ekonomi Islam: Studi Kasus pada Fakultas Syari’ah dan Hukum. Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin. Astuti, Riani Dwi. 2011. Kontribusi Mahasiswa dalam Mengembangkan Perekonomian Indonesia Melalui Wirausaha. http://sayabermainkata.wordpress.com/2011/02/07. George, R. Terry. 2000. Prinsip-Prinsip Manajemen. Bandung: Bumi Aksara. Harold, Koontz dan C. O’donnel. 1964. Principles of Management. New York: MC Graw-Hill Book Company. Wexley, K.N., dan Yukl, G. 1977. Organizational Behavior and Personnel Psychology. Richard D. Irwin: Home Wood, Illionis.

Selasa, 22 September 2015

PENCAK SILAT & KEARIFAN LOKAL

Pencak silat adalah produk budaya lokal dalam kerangka budaya masyarakat rumpun melayu. Produk tersebut ada yang dinamakan Pencak dan Silat. Tetapi kedua nama itu mempunyai pengertian yang relatif sama. Pencaksilat merupakan kata majemuk yang satu sama lain saling memperkuat. Kata pencaksilat baru digunakan secara umum di Indonesia pada tanggal 19 Mei 1948, yakni saat didirikannya organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di Surakarta yang mempersatukan perguruaan Pencak dan perguruan Silat di seluruh Indonesia. Dalam tataran internasional kata Pencaksilat baru digunakan pada saat didirikan organisasi Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa (PERSILAT) di Jakarta tanggal 10 Mei 1980. Dalam konteks sistem beladiri yang sedang berkembang dewasa ini, pencaksilat adalah sistem beladiri produk yang khas masyarakat Rumpun Melayu. Jati diri pencaksilat meliputi 3 (tiga) hal pokok sebagai satu kesatuan yang holistik, yakni: Pertama, budaya masyarakat Rumpun Melayu sebagai sumber asal dan sumber coraknya. Kedua, falsafah budi pekerti luhur sebagai jiwa dan sumber motivasi penggunanya. Ketiga, mental-spiritual, beladiri, seni dan olah raga sebagai aspek-aspek substansinya yang merupakan satu kesatuan. Budaya masyarakat rumpun melayu yang merupakan sumber asal dan sumber corak pencaksilat adalah budaya ‘’paguyuban’’ atau ‘’paguron’’, yakni budaya kebersamaan, kesetiakawanan sosial, kerukunan dan kekeluargaan. Amalan budaya ‘’paguron’’, antara lain adalah sikap dan perilaku seperti: menghormati sesama manusia, tenggang rasa, cinta damai, gotong royong, meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri, musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, adil, suka menolong manusia lain serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Landasan kejiwaan amalan-amalan budaya paguron adalah bukti pekerti luhur. Pencaksilat merupakan transformasi dari keterampilan laga (fighting skills) yang telah ada sebelumnya, yakni teknik dan metoda menaklukkan manusia lain atau menanggulangi ancaman fisikal manusia lain yang dapat digunakan semaunya sesuai dengan kemauan pemilik kiat tersebut. Berdasarkan nilai-nilai budaya paguron, pencaksilat hanya boleh digunakan untuk pembelaan diri. Selain itu, selaras dengan cita-cita sosial paguron, yakni perwujudan masyarakat ‘’tata tentrem karta raharja’’ (masyarakat tertib, tentram, adil dan makmur). Pencaksilat telah dikembangkan dari yang semula hanya bersifat teknis saja menjadi bersifat etis, teknis, estetis, dan atletis (keolahragaan). Sifat etis dan teknis mengacu pada keamanan batin dan lahir, sedangkan sifat estetis dan keolahragaan mengacu pada kesejahteraan batin dan lahir. Sifat etis, teknis, estetis dan keolahragaan sebagai satu kesatuan merupakan corak khas pencaksilat yang bersumber dari budaya masyarakat Rumpun Melayu. Menurut Asep Sukarna, dkk. (2015), bahwa pencaksilat sebagai sistem beladiri yang mempunyai corak atau sifat etis, teknis, estetis dan atletis (keolahragaan) sebagai satu kesatuan serta mempunyai 4 (empat) aspek integral (catur-gatra) yaitu: Pertama, aspek mental-spiritual menggambarkan tujuan pembekalan (pengkondisian) sikap mental pesilat (manusia pencaksilat) untuk menjadi pesilat sejati. Kedua, aspek beladiri menggambarkan tujuan pembelaan diri dengan menggunakan teknik dan atau jurus beladiri khas pencaksilat. Ketiga, aspek seni menggambarkan tujuan menampilkan keindahan teknis dan atau jurus pencaksilat. Keempat, aspek olahraga menggambarkan tujuan keolahragaan pencaksilat, yakni kebugaran, ketangkasan dan prestasi olahraga. Pendidikan menurut Sagala (2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kearifan lokal/local wisdom/local knowledge/local genious yang artinya kebijakan setempat atau pengetahuan setempat atau kecerdasan setempat. Sistem pemenuhan kebutuhan mereka meliputi seluruh unsur kehidupan agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa, komunikasi serta kesenian. Kearifan lokal masyarakat sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman prasejarah hingga saat ini, kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia yang berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat. Menurut Wiotoler (2006), bahwa kearifan lokal yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, perilaku ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun-temurun secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa yang tinggal di daerah itu. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan oleh adanya kemajuan teknologi membuat orang lupa akan pentingnya tradisi atau kebudayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan, seringkali budaya lokal dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan di abad sekarang ini, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak melibatkan masyarakat sekitar. Pemerintah lebih memperhatikan ‘’prestasi’’ dan ‘’devisi’’. Yaitu merancang segala hal yang bersifat fisik-materil ketimbang nilai-nilai filosofisnya. Pemerintah baru sadar akan pentingnya menyelamatkan kekayaan budaya dan nilai-nilai apabila ada desakan dari komunitas atau kelompok masyarakat atau jika diklaim oleh negara lain. Kita punya banyak kekayaan budaya, tetapi kita sering lupa menarasikannya, mendokumenkan berupa CD, slide dan membuatkan film-nya. Justru orang luarlah yang memiliki narasinya dan berbagai dokumen yang lengkap sehingga tak terlalu sulit memperoleh hak ciptanya (HAKI) dan sekaligus mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Baru setelah itulah kita bereaksi keras karena karya cipta yang diakuinya itu sesungguhnya milik kita. Semoga kita dapat melerstarikan dan mengembangkan budaya lokal sekaligus berprestasi di kancah global. *** Semoga ***.